lirealtor.com
Kepemilikan WNA atas properti di Indonesia masih kontroversial.
JAKARTA, KOMPAS.com - Beleid baru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103/2015tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (22/12/201) dianggap tidak efektif mendongkrak pemulihan sektor properti.
Menurut Head of Advisory JLL Indonesia, Vivin Harsanto, pp baru ini tidak "menggigit" dan secara esensial serupa dengan regulasi sebelumnya yakni PP Nomor 41/1996.
"Regulasi baru belum bisa mem-boost penjualan properti yang mengalami perlambatan sejak kuartal ketiga 2015 lalu. Masih banyak hal-hal yang sebetulnya bisa dioptimalkan," papar Vivin kepada Kompas.com, Rabu (20/1/2016).
Lagipula, lanjut Vivin, pasar properti Indonesia terutama rumah tapak (landed house) masih didominasi oleh pembeli domestik.
Merekalah yang selama ini menguasai pembelian baik sebagai end user (pengguna akhir), maupun sebagai investor.
Bandingkan dengan pasar asing atau ekspatriat yang jumlahnya kurang dari lima persen dari total penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa.
Selain itu, kata Vivin, PP Nomor 103/2015 juga hanya mengizinkan orang asing yang sudah tinggal dan bekerja di Indonesia untuk membeli rumah. Sementara orang asing yang berdomisili di luar negeri belum diizinkan.
"Ini tentu saja tidak menarik. Belum lagi masalah status kepemilikan Hak Pakai yang dibatasi hanya 80 tahun, ini sama artinya dengan menyewa," tandas Vivin.
Intinya, tambah dia, legalisasi kepemilikan asing masih bisa dioptimalkan dengan membuat petunjuk-petunjuk pelaksanaan atau turunan dari aturan baru itu secara lebih spesifik.
Kepemilikan WNA atas properti di Indonesia masih kontroversial. 
