Saksi Roslin Emika Simanjuntak (tante Brigadir J) saat mengikuti persidangan dengan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Selasa (25/10/2022). Sebanyak 12 orang termasuk pihak keluarga Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi. JAKARTA, KOMPAS.com - Roslin Simanjuntak telah mencium kejanggalan dalam kasus kematian keponakannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sejak awal.
Ia telah curiga ketika mendapatkan kabar Yosua meninggal pada 8 Juli 2022.
Kecurigaan muncul karena Roslin kesulitan menghubungi adik Yosua, Mahareza Rizky, yang juga bekerja sebagai anggota kepolisian di Jakarta.
“Setelah kami pertama menelepon Reza, dia enggak mau angkat. Selama ini kan saya dekat dengan Reza, ketika saya telepon pasti di angkat,” sebut Roslin dikutip dari program Rosi Kompas TV, Kamis (3/11/2022) malam.
Baca juga: Ferdy Sambo Larang AKBP Ridwan Soplanit Sebar Luaskan Hasil Olah TKP Kematian Brigadir J
Menurut dia, sikap Reza itu tak seperti biasanya. Apalagi, hanya dia yang berada di Jakarta dan menunggu jenazah Yosua di Rumah Sakit (RS) Polri Kramatjati.
“Makanya waktu Reza kaya begitu, saya pantau terus,” kata dia.
Roslin lantas terus mengirimkan pesan pada Reza untuk memantau aktivitasnya selama menunggu jenazah Yosua.
Kejanggalan berikutnya terjadi saat Reza mengaku tak bisa masuk ke ruang otopsi.
“Kok enggak bisa masuk kan keluarga? Dia (Reza) bilang ‘Inang sudah jangan telepon-telepon itu,’” kata dia.
Setelah meninggal Yosua segera diberangkatkan ke Jambi untuk dimakamkan.
Jenazahnya lantas dikebumikan pada 11 Juli 2022, atau tiga hari setelah kematiannya.
Baca juga: Saat Polres Jaksel dan Propam Polri Rebutan Saksi Penembakan Brigadir J
Pihak keluarga sempat didatangi sejumlah oknum Polri, termasuk mantan Karo Paminal Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan.
Hendra disebut tidak memperbolehkan keluarga untuk membuka peti dan melihat jenazah Yosua.
Saat ini, Hendra menjadi salah satu dari 7 terdakwa perkara obstruction of justice atau upaya menghalangi penyidikan.
Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwanya dengan Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair Pasal 48 Jo Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
Atau dakwaan kedua primair Pasal 221 Ayat (1) ke 2 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.
