Cegah Penyebaran PMK, Polres Lombok Barat Perketat Akses Masuk dan Keluar Hewan Ternak

Senin, 4 Juli 2022 | 16:11 WIB
Humas Polres Lombok Barat Posko penyekatan hewan di Pelabuhan Lembar dan Gili Mas

LOMBOK BARAT, KOMPAS.com - Kepolisian Resor Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), memperketat mobilitas hewan ternak, baik masuk maupun keluar Pulau Lombok. Hal ini untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

"Merupakan bagian dari Operasi Aman Nusa II Rinjani 2022, dengan cara bertindak melalui penyekatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Lombok Barat,” ungkap Kepala Bagian Operasi Polres Lombok Barat, Kompol Dhafid, Senin (4/7/2022).

Untuk melakukan penyekatan itu, pihaknya telah menyiapkan dua posko penyekatan di Pelabuhan ASDP Lembar dan Terminal Gili Mas Lembar.

Baca juga: Peternak di Lombok Barat Keluhkan Harga Sapi Turun hingga Rp 5 Juta Imbas PMK

Diharapkan, dua posko tersebut dapat memantau hewan ternak, baik yang masuk maupun keluar dari Pulau Lombok melalui pelabuhan.

“Adapun cara bertindak penyekatan hewan ternak yang keluar yaitu melakukan penyekatan dan pemeriksaan keluar masuk kendaraan yang membawa hewan ternak. Bila menemukan kendaraan pengangkut hewan ternak yang tidak dilengkapi dokumen (SKKH), maka akan mengembalikan ke asalnya,” kata Dhafid.

Baca juga: Peternak di Lombok Barat Keluhkan Harga Sapi Turun hingga Rp 5 Juta Imbas PMK

Dalam penyekatan yang berlangsung pada Minggu (3/7/2022), tidak ditemukan kendaraan  yang bermuatan hewan ternak.

“Dari jumlah kendaraan yang diperiksa sebanyak 28 unit kendaraan, belum menemukan kendaraan yang bermuatan hewan ternak,” kata Dhafid.

Dhafid mengungkapkan, kasus PMK secara keseluruhan di Lombok Barat sebanyak 11.626 ekor.

Rinciannya, sebanyak 4.272 ekor masih sakit, 7.337 ekor sembuh, 11 ekor mati, dan enam ekor dipotong paksa.

Kegiatan penyekatan ini melibatkan personel dari Polres Lombok Barat, TNI dan petugas karantina hewan.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden