Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat ketika ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (26/4/2022). JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) membutuhkan pencairan anggaran Rp 8 triliun, dari total anggaran Rp 76,6 triliun, di tahun 2022.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menjelaskan, anggaran tersebut diperlukan untuk memulai tahapan Pemilu 2024 yang akan dimulai tahun ini, yakni pendaftaran partai politik (parpol) yang akan dilakukan pada Agustus, hingga verifikasi parpol, dan pembentukan badan ad-hoc.
"Tahun anggaran 2022, dari Rp 76,6 triliun, nah ini Rp 8 triliun yang cair tahun ini," ujar Yulianto di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (26/4/2022).
Baca juga: KPU Tetapkan Ketua Divisi dan Koordinator Wilayah Periode 2022-2027, Ini Susunannya
Untuk itu, pihaknya berharap DPR dan pemerintah bisa segera melakukan pembahasan peraturan KPU (PKPU) mengenai tahapan, jadwal, dan program.
Pasalnya, PKPU tersebutlah yang menjadi dasar untuk penetapan anggaran Pemilu 2024 mendatang.
"Yang penting tahapannya selesai dulu, itu sebagai basis anggaran keluar. Urutannya kan begitu. Tidak anggaran dulu. Tahapan ini nanti diputuskan KPU, diketok, baru kita bicara anggaran, tapi kita sudah siapkan semua," ujar Yulianto.
Ia pun mengatakan, hingga saat ini internal KPU masih melakukan perhitungan terkait kemungkinan efisiensi anggaran.
Baca juga: KPU Sebut Anggaran Pemilu 2024 Bisa Diefisienkan dengan Sejumlah Catatan
Beberapa efisiensi yang diperkirakan mungkin dilakukan yakni terkait anggaran perbaikan gedung hingga pembelian beberapa tanah kabupaten/kota dan provinsi yang sebenarnya telah dialokasikan.
"Itu terus kita hitung, tapi kita cermat ya. Dari Rp 76,6 triliun ini mudah-mudahan segera ketemu angka besaran yang kita ajukan lagi kepada DPR," jelas Yulianto.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat meminta agar penyusunan anggaran Pemilu 2024 dilakukan secara efektif dan efisien.
Ia menilai, efisiensi anggaran penting dilakukan lantaran anggaran pemilu mendatang melonjak cukup besar dibandingkan dengan anggaran pemilu sebelumnya.
Baca juga: Mendagri Sebut Rapat DPR dan KPU-Bawaslu Menunjukkan Konsistensi Pelaksanaan Pemilu 2024
Di sisi lain, pemerintah masih membutuhkan biaya yang besar untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 yang belum dapat dipastikan akan berakhir pada saat pemilu digelar.
Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo telah berpesan agar pemerintah membahasnya secara cermat dengan DPR dan Komisi Pemilihan Umum.
"Kita juga masih dalam tahap recovery ekonomi, pemulihan ekonomi, banyak juga yang terdampak saya kira yang menganggur dan lain-lain," ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (13/4/2022).
