UMKM di Indonesia, Sri Mulyani: Perempuan adalah Pelaku yang Sangat Penting

Selasa, 11 Januari 2022 | 07:00 WIB
dok. PT Bank Syariah Indonesia Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi (kanan) melihat salah satu produk UMKM seusai peluncuran dan peresmian BSI UMKM Center di Banda Aceh, Aceh, Rabu (29/12/2021). BSI UMKM Center merupakan wadah bagi para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya bersama BSI melalui fasilitas pembiayaan, pelatihan go digital dan sinergi lainnya dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM di seluruh Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan Perempuan UMKM Indonesia di Jakarta, Sabtu (8/1/2022) menilai perempuan memiliki peran yang sangat penting dan besar di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Pernyataan tersebut didukung data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM adalah perempuan.

“Jadi kita melihat data tersebut, perempuan ini adalah pelaku yang sungguh sangat penting dan bahkan utama pada level kecil dan mikro,” kata Sri Mulyani dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Di tingkat usaha mikro, sebanyak 52 persen dari 63,9 juta pelaku usaha adalah perempuan, sedangkan untuk tingkat usaha kecil terdapat 56 persen dari 193 ribu usaha kecil pemiliknya adalah perempuan, begitu juga 34 persen dari 44,7 ribu pelaku usaha menengah adalah perempuan.

Sri Mulyani mengungkapkan UMKM memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia dengan sumbangan 60 persen dari total ekonomi nasional dan 97 persen dari sisi penciptaan dan penyerapan kesempatan kerja.

“UMKM tidak hanya sekadar aktivitas yang dilakukan oleh banyak pelaku, terutama para perempuan, namun dia juga merupakan penggerak dan tulang punggung ekonomi kita hari dan ke depan,” ujar Sri Mulyani.

Dalam pertemuan KTT G20 di Roma pada Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada para pemimpin dunia bahwa di Indonesia memiliki program pemberdayaan UMKM yang sudah dilakukan melalui berbagai aktivitas, seperti pembiayaan Ultra Mikro (UMi), kredit usaha rakyat (KUR), Program Mekaar, hingga program digitalisasi dari kegiatan UMKM.

Dukungan pemerintah lainnya diberikan melalui investasi pembangunan infrastruktur digital ke seluruh pelosok Indonesia untuk mendorong pengembangan kewirausahaan yang berplatform digital.

Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan di bidang perizinan melalui Online Single Submission (OSS).

“Kalau UMKM ingin mendirikan perusahaan secara lebih formal sehingga bisa mendapatkan akses modal yang lebih besar lagi seperti yang ada di perbankan, dia bisa mendapatkan izin secara sangat mudah. Saya berharap ini juga dimanfaatkan oleh para pengusaha perempuan di level mikro," tutur Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, APBN terus berusaha untuk memberikan pemihakan kepada para pelaku usaha menggunakan instrumen keuangan negara yang dikelola langsung melalui APBN, maupun kekayaan negara yang dipisahkan untuk memberikan dukungan yang nyata bagi para usaha kecil, terutama para perempuan.

“Pemerintah menggunakan berbagai kebijakan untuk bisa bantu sebanyak mungkin dan semua segmen membutuhkan. Itu semuanya dilakukan bagi masyarakat, terutama pelaku usaha yang sangat ultra mikro sehingga mereka mampu mendapatkan akses permodalan,” ucap dia.

Ia berharap dengan berbagai akses permodalan yang ada serta penguatan untuk usaha kecil terutama dari sisi teknik produksi, pembukuan, dan kemampuan, dapat terus meningkatkan kualitas produk dan pemasaran sehingga bisa melengkapi berbagai program yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Penulis :

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden