Menkominfo: Aturan TKDN Perangkat 5G Serupa 4G

Selasa, 25 Mei 2021 | 11:01 WIB
SHUTTERSTOCK Ilustrasi 5G

KOMPAS.com - Jaringan 5G akan hadir di Indonesia dalam waktu dekat. Beberapa aturan terkait 5G pun saat ini tengah disiapkan.

Salah satunya mengenai aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk perangkat 5G. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G Plate mengatakan aturan TKDN 5G akan serupa dengan aturan TKDN 4G.

"Kita harapkan TKDN 5G mengacu pada TKDN 4G. Sama," ujar Johnny dalam acara konferensi pers penyerahan Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO) 5G Telkomsel di Kantor Kominfo, Senin (25/5/2021).

Aturan TKDN 4G sendiri tertuang dalam Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015. Dalam aturan tersebut semua ponsel 4G yang dipasarkan di Indonesia harus memenuhi TKDN sebesar 30 persen.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet, TKDN 4G bisa ditempuh dengan beberapa skema untuk memenuhi kandungan lokal pada perangkat.

Baca juga: Resmi, Telkomsel Operator Seluler 5G Pertama di Indonesia

Skema pertama menitikberatkan pada hardware seperti manufaktur ponsel di pabrik lokal di Indonesia. Kemudian skema kedua lebih membebankan software dengan menggandeng developer aplikasi lokal.

Serta skema ketiga adalah memberikan komitmen investasi dalam jumlah tertentu dan relisasi bertahap.

Kendati demikian, Johnny tidak merinci apakah nantinya TKDN untuk perangkat 5G akan menggunakan skema yang sama dengan 4G.

Johnny mengatakan bahwa teknis dan detail aturan TKDN 5G akan dibicarakan lebih lanjut antara Kominfo, Kementerian Perindustrian, operator seluler, serta produsen perangkat.

Aturan TKDN juga tertuang dalam Peraturan Menteri (permen) Kemenkominfo No.2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024.

Dalam Peraturan Menteri itu, disebutkan bahwa TKDN terbukti efektif menekan impor ponsel sekitar 30 persen.

Baca juga: Penyebaran 5G di Indonesia Bakal Lebih Cepat

Johnny mengatakan dengan penyelenggaraan 5G, diharapkan bisa mendorong investasi perangkat 5G di Indonesia.

"Berdasarkan informasi yang saya peroleh, saat ini sudah ada merek yang memproduksi ponsel 5G di Indonesia dan bahkan sudah mengisi pasar ekspor," kata Johnny.

Pemerintah, lanjut Johnny, berkomitmen untuk tidak hanya menjadi konsumen dalam negeri saja namun juga menjadi produsen komponen perangkat 5G, termasuk infrastrukturnya.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden