Ridwan Kamil Tak Mau Buru-buru Buka Sekolah, Takut Gagal Seperti Korea

Jumat, 12 Juni 2020 | 11:46 WIB
Humas Pemprov Jabar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri acara Partai NasDem beberapa waktu lalu.

PANGANDARAN, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih membahas skema pendidikan untuk tahun ajaran baru.

Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat mengecek kesiapan AKB di Kabupaten Pangandaran, Kamis (11/6/2020).

"Masih dibahas cara-cara yang paling aman," kata Ridwan Kamil saat ditemui di Pantai Barat Pangandaran, Kamis.

Baca juga: Jabar Produksi Alat Rapid Test Buatan Unpad-ITB, Tingkat Akurasi 2 Kali Lipat

Dia mengaku tak mau terburu-buru menerapkan pertemuan fisik siswa di sekolah. Ridwan Kamil berkaca kepada Korea Selatan yang gagal setelah membuka sekolah selama enam hari.

"Korsel gagal sudah buka sekolah 6 hari ada klaster lagi," jelasnya.

Anak di Korea Selatan, kata dia, terpapar dari orangtuanya. Anaknya disiplin, namun orangtuanya tidak.

"Makanya dia (anak) kena. Kami tak mau itu terjadi di Jabar," ucap Ridwan Kamil.

Dia memperkirakan, Januari 2021 sekolah mulai dibuka. Kecuali, kata Ridwan Kamil, sebelum Januari situasi betul-betul aman terkendali.

"Bisa pertemuan fisik sebelum Januari, tapi harus betul-betul terkendali, aman," jelasnya.

Saat ini, lanjut Ridwan Kamil, tahun ajaran tetap berjalan, walaupun siswa tidak melakukan pertemuan fisik di sekolah.

Ihwal SPP, kata dia, untuk tingkat SMA, SMK, SLB digratiskan. Pemprov yang menanggung biaya SPP tersebut.

"Sekolah swasta ada subsidi, tapi tidak sepenuh di (sekolah) negeri. Kecali di swasta ada anak tidak mampu, ditanggung sepenuhnya pemprov," kata Ridwan Kamil.

Sementara terkait proses kegiatan belajar di pesantren, Ridwan Kamil mengatakan, tetap harus menunjukkan kesiapan protokol kesehatan. Saat ini, pengurus ponpes lagi merumuskan.

"Ponpes kan padat, santri di kobong penuh. Sekarang masih dibahas. Minggu depan diharapkan ada kabar teknis," kata Ridwan Kamil.

Baca juga: Ridwan Kamil: Rata-rata Penambahan Kasus Covid-19 di Jabar Rendah, Hanya 20 Per Hari

Ditanya pesantren akan memulai kegiatan belajar juga di bulan Januari, Ridwan Kamil mengatakan, pondok pesantren bisa jadi lebih dulu dari sekolah formal.

"Karena beda dengan sekolah, pondok pesantren mungkin lebih dulu," ucapnya.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden