Bendera Kiribati. TARAWA, KOMPAS.com - Pemerintah Kiribati mengungkapkan alasannya mengalihkan pengakuan kepada China dan memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Disampaikan kantor kepresidenan Kiribati, tindakan menjalin hubungan diplomatik dengan China merupakan keputusan terbaik demi kepentingan nasional negaranya.
Negara kepulauan di Pasifik itu menjadi negara yang kesekian kalinya mengakhiri hubungan diplomatik dengan Taiwan, menjadi negara kedua yang melakukan hal tersebut dalam sepekan.
Sebelumnya, Taiwan telah kehilangan hubungan diplomatiknya dengan Kepulauan Solomon yang beralih mengakui China.
Baca juga: Taiwan Putus Hubungan Diplomatik dengan Kiribati karena Akui China
Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menilai Beijing tengah berusaha untuk menekan dan mengurangi kehadiran Taiwan di dunia internasional dengan memikat sekutunya melalui investasi ekonomi.
Sementara kantor kepresidenan Kiribati Taneti Maamau menyampaikan dalam pernyataan resmi melalui email, bahwa pemerintahannya membangun ulang hubungan diplomatiknya setelah melakukan peninjauan internal yang panjang.
"Kami telah melakukan peninjauan internal dan menilai hubungan internasional kami dengan menyesuaikan kepentingan nasional terbaik untuk negara dan rakyat kami," kata kantor kepresidenan Kiribati dalam pernyataannya, Sabtu (21/9/2019).
Keputusan peralihan pengakuan dari Taiwan ke China yang dilakukan Kiribati menjadi yang kedua dalam sepekan, setelah Kepulauan Solomon.
Baca juga: China Sambut Baik Kiribati Putus Hubungan dengan Taiwan
Baik Kiribati, yang memiliki populasi sekitar 110.000 penduduk, dan Kepulauan Solomon, sama-sama berada di wilayah perairan strategis yang didominasi oleh AS dan sekutunya setelah Perang Dunia II.
Putusnya hubungan diplomatik dengan Kiribati menjadi pukulan telak bagi Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang sedang mencari dukungan untuk pemilihan presiden pada Januari mendatang.
Sejak dimulainya pemerintahan Tsai Ing-wen pada 2016, tercatat telah tujuh pemerintahan yang menyatakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Taiwan.
Kini, hanya tersisa 15 pemerintahan yang mengakui kedaulatan Taiwan sebagai sebuah negara.
