Terpilih Jadi Pimpinan KPK, Hakim Nawawi Pomolango Bisa Mundur atau Cuti

Kamis, 19 September 2019 | 15:45 WIB
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA Calon pimpinan KPK Nawawi Pomolango menjalani uji kepatutan dan kelayakan di ruang rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Rabu (11/9/2019). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nawawi Pomolango yang terpilih menjadi salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim tinggi di Mahkamah Agung (MA).

Hal tersebut disampaikan Ketua MA Hatta Ali di kantornya, Kamis (19/9/2019).

Kendati demikian, pihaknya akan menanyakan status Nawawi tersebut apakah mundur sebagai hakim atau cuti di luar tanggungan negara.

"Sampai sekarang belum (mengundurkan diri). Tapi nanti dipertanyakan bahwa apakah harus mundur atau bisa tetap menyandang dengan status cuti di luar tanggungan negara," kata Hatta.

Baca juga: Nawawi Pomolango, Sepak Terjang, hingga Pandangannya soal Revisi UU KPK

Dia mengatakan, MA belum bisa membahas lebih jauh dikarenakan sampai saat ini yang bersangkutan belum dilantik sebagai komisioner KPK.

Selain itu, pihaknya juga akan mempelajari aturan apa yang tepat dan dapat diterapkan untuk status Nawawi ke depannya.

"Nanti kami tanyakan, nanti kami mempelajari aturannya. Sampai sekarang belum (mundur) karena beliau belum dilantik, nanti Desember," kata dia.

Baca juga: Nawawi Pomolango, Relakan Jabatan Hakim Tinggi Gaji Rp 40 Juta Demi Jadi Pimpinan KPK

Adapun Nawawi Pomolanggo berhasil menjadi salah satu pimpinan KPK terpilih dari fit and proper test yang dilakukan DPR sebagai seleksi akhir seleksi calon pimpinan KPK.

Nawawi terpilih bersama 4 orang lainnya, yakni Alexander Marwata, Firli Bahuri, Lili Pintauli Siregar, dan Nurul Gufron.

Hatta pun berharap agar Nawawi dapat tetap menegakkan hukum dan memberantas korupsi tanpa pandang bulu setelah menjadi pimpinan KPK.

"Harapan kami, semoga penegakan hukum dalam hal tindak pidana korupsi mudah-mudahan tetap dijalankan secara baik, tanpa pandang bulu," tutup Hatta.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler yang terjadi pada Senin (16/9/19) versi KompasTV. Berita pertama, Presiden Joko Widodo bertolak ke Provinsi Riau. Jokowi mengecek kebakaran hutan dan lahan serta penanganannya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta beberapa menteri lainnya turut mendampingi Presiden Jokowi. Basuki pun mengatakan sudah menyiapkan langkah untuk menangani karhutla. PUPR juga bekerja sama dengan badan restorasi gambut dalam hal rehabilitasi gambut. Sedangkan PUPR membantu membuat saluran air. Terkait karhutla, BMKG Pekanbaru merilis jumlah titik panas di Riau menurun. Hanya kondisi asap memang masih pekat. Jumlah titik panas yang terdeteksi di Riau hanya 45 lokasi pada level confidence 70 persen. Jumlah ini jauh berkurang dibanding beberapa hari sebelumnya yang berasa di atas angka 150 titik panas. Berita kedua, sudah lebih dari sebulan bencana kabut asap menyelimuti beberapa kota di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut sudah lebih dari 238 ribu hektar lahan terbakar hingga saat ini. Berbagai upaya pemadaman telah dilakukan, tetapi kabut asap masih tak kunjung hilang. Tak hanya mengganggu jadwal penerbangan, kabut asap juga membuat aktivitas warga tak lagi nyaman. Bahkan kabut asap mulai menyerang kesehatan pernapasan warga hingga banyak yang terkena ISPA. Kini sejumlah cara tengah dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Berita ketiga, pimpinan KPK terpilih 2019 – 2023 disahkan dalam rapat paripurna DPR. Kelima pimpinan KPK terpilih, yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango, dan Nurul Ghufron. Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR menyatakan DPR telah selektif memilih calon pimpinan KPK dari 10 nama yang diserahkan presiden. Dari 10 nama yang diserahkan pansel pada presiden, rekam jejak capim KPK punsempat dipersoalkan sejumlah pihak. Setelah pengesahan oleh DPR, Presiden Jokowi akan melantik lima pimpinan KPK yang baru. Mereka akan dilantik pada Desember 2019 setelah masa tugas pimpinan KPK periode Agus Rahardjo habis. #KabutAsap #JokowikeRiau #RevisiUUKPK



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden