[OBITUARI] BJ Habibie, "Bapak Pesawat" yang Tak Pernah Tertarik Jadi Presiden

Rabu, 11 September 2019 | 18:38 WIB
KOMPAS/HERU SRI KUMORO Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie

JAKARTA, KOMPAS.com – Sosok Bacharuddin Jusuf Habibie memang tak lepas dari pesawat terbang. BJ Habibie bahkan mendapat predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia berkat kompetensinya dalam teknologi pesawat terbang.

Mengutip Deputi Direktur Keuangan Urusan Pendanaan PT Regio Aviasi Industri (RAI) Desra Firza Ghazfan, Habibie adalah salah satu saja dari angkatan pertama generasi dirgantara yang dikirimkan Presiden pertama RI Soekarno ke berbagai negara untuk belajar membuat pesawat.

Semasa muda, Habibie mulai menguliti serba-serbi mesin pesawat di Fakultas Teknik Institut Teknologi Bandung yang. Saat itu, ITB masih bernama Universitas Indonesia pada 1954.

Hanya hitungan bulan di ITB, ia kemudian melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhenisch Wesfalische Tehnische Hochscule Jerman.

Ia pun menerima gelar Diplom Ingenieur pada 1960 dan gelar Doktor Ingenieur pada 1965 dengan predikat summa cumlaude dari Technische Hochschule Die Facultaet Fuer Maschinenwesen Aachean.

Habibie memiliki rumus yang dinamakan "Faktor Habibie" karena bisa menghitung keretakan atau krack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habibie pun dijuluki "Mr Crack" karena keahliannya itu.

Di Jerman, Habibie pernah menjadi Kepala Riset dan Pengembangan Analisis Struktur pada perusahaan Hamburger Flugzeugbau Gmbh.

Dia bahkan menjadi wakil presiden dan direktur teknologi, serta penasehat senior perusahaan itu.

Habibie juga sempat bekerja di Messerschmitt-Bolkow-Blohm, perusahaan penerbangan yang berpusat di Jerman, sebelum kembali ke Indonesia pada 1973.

Ia memenuhi permintaan Presiden Soeharto untuk mengabdikan ilmunya di Indonesia.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com pada Februari 2017, Habibie menyatakan, tidak bisa dibayangkan apabila Indonesia tidak memiliki pesawat terbang.

Untungnya, Indonesia berhasil membuktikan kemampuan untuk bisa membuat pesawat terbang sendiri.

"Kita harus sangat sadari bahwa industri strategis dan khususnya dirgantara, adalah produk sepanjang masa yang dibutuhkan Indonesia," kata Habibie di sela-sela Presidential Lecture di Bank Indonesia (BI), Senin (13/2/2017).

Pada April 2015, Habibie memperkenalkan rancangan pesawat baru yang digarap oleh Regio Aviasi Industri, perusahaan yang didirikannya.

Pesawat itu dinamakan R80.

Untuk membuat pesawat ini, Habibie meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo.

"Yang kami butuhkan adalah dukungan pemerintah untuk financing bagian Indonesia. Bagian swasta dan luar negeri, mereka akan ikut kalau dari pemerintah ikut menyumbang dalam arti mengatakan 'silakan' karena industri pesawat terbang seperti Boeing dan Airbus dapat bantuan yang sama," ujar Habibie kepada Jokowi saat menunjukkan miniatur R80.

Habibie memaparkan kehebatan dari R80. Menurut dia, pesawat yang digerakkan oleh baling-baling memiliki kelebihan seperti mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak, yakni antara 80-90 orang, waktu berputar yang singkat, hemat bahan bakar, dan perawatan yang mudah.

Habibie menyebut bahwa pesawat ini nantinya tidak kalah hebatnya dibandingkan Boeing 777.
Pesawat R80, lanjut dia, sangat tepat digunakan untuk tipe bandara sedang yang banyak ada di Indonesia.

Targetnya, proyek ini dapat diproduksi massal pada 2024.

Tak berniat jadi presiden

Begitu kembali ke Indonesia, selama 20 tahun, Habibie menjabat Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT. Setelah itu, ia dipilih MPR menjadi Wakil Presiden menggantikan Try Sutrisno.

Baru pada Mei 1998, ia ditunjuk sebagai Presiden RI.

Habibie pernah melontarkan bahwa dirinya tak pernah berniat menjadi presiden.

Saat itu, tiba-tiba ia ditunjuk menggantikan Presiden Kedua RI Soeharto. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, tersebut mengaku menjadi presiden karena ketidaksengajaan.

"Saya tidak pernah tertarik atau ingin menjadi presiden, itu terjadi secara tidak sengaja. Saya harus mengambil alih karena Presiden Soeharto mengundurkan diri," ujar Habibie, dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 2013.

Selama 517 hari menjabat sebagai Presiden RI, Habibie hanya fokus mengatasi permasalahan bangsa dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.

Saat itu, ia mengaku beban yang diembannya cukup berat. Latar pendidikan di Eropa, tiba-tiba harus memimpin pemerintahan yang begitu banyak permasalahan.

"Saat itu, saya hanya berpikir mengatasi masalah dan mengembalikan kekuasaan kepada rakyat," kata Habibie.

Pada masa awal pemerintahannya, Habibie membebaskan para tahanan politik, membuka keran kebebasan pers, serta memberikan otonomi ke daerah-daerah.

Habibie juga menelurkan hingga 113 undang-undang baru per hari, di antaranya penyelenggaraan pemilu pada tahun 1999.

Habibie juga menceritakan saat pertanggungjawabannya sebagai presiden ditolak sebelum ia membacakannya.

"Sebelum saya membacakan, mereka mengatakan saya ditolak, bagi saya tidak masalah, buat saya menjadi presiden bukanlah segala-galanya," kata Habibie.

Habibie percaya bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat, dan ia menepati janjinya untuk mengembalikan kekuasaan di tangan rakyat dalam pemilu pertama secara demokratis di Indonesia pada tahun 1999 silam.

Sampai akhirnya Habibie terpaksa lengser akibat refrendum Timor Timur yang memilih merdeka.

Pada masa pemerintahannya, Timor Timur lepas dari NKRI dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999.

Setelah tak lagi menjabat presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap kembali di Jerman. Kemudian, di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasihat presiden dan mendirikan Habibie Center.

Masa jabatan Habibie sebagai memang singkat, mulai 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Namun, penghargaan yang diberikan untuk dirinya tak terhitung.

Di luar negeri, Habibie sudah memborong banyak penghargaan terkait teknik mesin dan pesawat.

Ia juga menerima bintang penghargaan "Das Grosse Verdenstkreuz Mit Stern und Schulterband" dan "Das Grosse Verdienstkreuz" dari Pemerintah Republik Federal Jerman.

Penghargaan itu diberikan kepada orang yang sangat berjasa pada pemerintahan Jerman baik pada bidang politik, sosial maupun teknologi.

Di Indonesia, Habibie mendapatkan penghargaan "Lifetime Achievement Award" dari Komisi Pemilihan Umum karena saat menjabat presiden pernah mengeluarkan kebijakan untuk percepatan pelaksanaan pemilu.

Berkat Habibie, pemilu digelar lebih cepat, yakni pada 1999.Pada era Habibie pula multipartai di Indonesia dimulai pasca tumbangnya Orde Baru.

Namanya pun abadi menjadi nama jalan, monumen, dan kisah cintanya dengan Ainun yang diadaptasi dalam film.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden