Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat memberikan pembekalan dalam Sekolah Legislatif Partai Nasdem, di Kampus Akademi Bela Negara (ABN) Nasdem, Pancoran, Jakarta, Rabu (17/7/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta pemerintah tidak menggunakan pendekatan represif dalam menangani gejolak di wilayah Papua.
Surya menilai, pendekatan represif tak akan menyelesaikan akar masalah di Bumi Cenderawasih.
"Partai Nasdem meminta kepada pemerintah, pengemban otoritas tertinggi Republik Indonesia, untuk mengedepankan pendekatan kultural dalam menangani masalah di Papua saat ini. Mengedepankan selalu pendekatan persuasif dan semangat persaudaraan sebagai satu bangsa," kata Surya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/8/2019).
Baca juga: Busyro Muqoddas: Seharusnya Kasus di Papua Menjadi Skala Prioritas Nasional
Surya meyakini bahwa masalah yang terjadi di Papua saat ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan semangat kekeluargaan.
Ia mengakui bahwa tindakan segelintir oknum telah melukai dan mencederai hati dan perasaan masyarakat Papua.
Terkait hal tersebut, menurut Surya, aparat keamanan telah menindak tegas para oknum yang berbuat semena-mena terhadap warga Papua.
"Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan NKRI selalu berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, sekaligus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali warga Papua," kata dia.
Surya pun mengajak seluruh masyarakat dan kekuatan politik untuk senantiasa memberikan dukungan kepada pemerintah dalam upaya menyelesaikan masalah di Papua.
"Saya memerintahkan kepada seluruh kader Partai Nasdem, khususnya yang ada di Papua, untuk menggalakkan dialog dan semangat kebangsaan di tengah warga Papua," kata dia.
Baca juga: BERITA FOTO: Situasi Kota Jayapura Pasca Kerusuhan
Gejolak dan kerusuhan di wilayah Papua yang belakangan terjadi adalah buntut tindakan rasial yang dilakukan sekelompok orang terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Pasca kerusuhan pertama pecah di sejumlah daerah di Papua, pemerintah menambah jumlah pasukan yang diterjunkan ke Papua.
Selain itu, pemerintah juga memblokir akses internet dengan alasan mencegah hoaks meluas.
Aksi protes dan kerusuhan kembali terjadi pada Kamis (29/8/2019).
Setelah sebelumnya membakar kantor Majelis Rakyat Papua, massa membakar kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang berjejer di samping kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.
Sehari sebelumnya, demo berujung kontak senjata di Deiyai juga menewaskan satu prajurit TNI.
