Masyarakat Papua di Jakarta Meminta Polisi Tindak Aparat yang Lakukan Rasisme

Jumat, 23 Agustus 2019 | 18:37 WIB
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Para aktivis menggelar aksi demonstrasi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuka akses internet di Papua dan Papua Barat di depan kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019). Aktivis menuntut pemerintah mencabut pembatasan jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Sebab, pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tokoh masyarakat Papua di wilayah Jakarta Baharudin Farawowan meminta Polri menindak tegas aparat kepolisian yang melakukan tindakan persekusi dan rasisme pada mahasiswa Papua di Surabaya.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan stakeholder Pemprov DKI Jakarta bersama jajaran Polda Metro Jaya dengan tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Semangst Kebhinekaan.

Seperti diketahui, dalam video yang beredar di media sosial, terlihat ada seorang pria menggunakan seragam dinas TNI yang meneriaki mahasiswa Papua di asrama Surabaya dengan kata tak pantas.

"Pada kesempatan ini, kami meminta kepada TNI dan polisi agar segera bisa menindak polisi dan tentara yang mengeluarkan rasisme," kata Baharudin dalam pertemuan di Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Shinta Wahid: Amanat Gus Dur, Warga Papua Bangsa Indonesia, Harus Diperlakukan Setara

Baharudin bahkan meminta polisi tak segan memecat anggotanya yang melakukan tindakan rasisme tersebut agar tak terjadi lagi di kemudian hari.

"Bila perlu dipecat (anggota TNI/Polri yang melakukan tindakan rasisme) karena yang bersangkutan harusnya menjadi teladan," ungkap Baharudin.

Sebelumnya, terjadi kerusuhan massa di Papua dan Papua Barat sebagai buntut insiden kasus persekusi terhadap mahasiwa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Baca juga: Amien Rais Sebut Jangan Hanya Gunakan Pendekatan Politik untuk Papua

 

Kericuhan terjadi di Manokwari dan Sorong pada Senin (19/9/2019) serta Fakfak dan Timika pada Rabu (21/8/2019).

Di Manokwari, kerusuhan menyebabkan terbakarnya gedung DPRD. Massa juga memblokade sejumlah jalan.

Di Timika, demonstran melempar batu ke arah gedung DPRD setempat. Sementara di Jayapura terjadi unjuk rasa memprotes insiden di Surabaya. Unjuk rasa sempat memanas meski tak berujung rusuh.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden