Petugas kepolisian dan TNI melakukan pengamanan saat terjadi aksi protes di Mimika, Papua, Rabu (21/8/2019). JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut, penambahan pasukan ke Papua Barat untuk menciptakan ketenangan bagi masyarakat.
Moeldoko meminta penambahan pasukan ini tidak dipandang sebagai sesuatu yang negatif.
"Justru penambahan pasukan itu, baik polisi maupun TNI, tujuannya ingin memberikan rasa tenang, gitu ya. Bukan upaya untuk menekan, enggak," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).
Baca juga: LBH Papua: Penambahan Pasukan ke Papua Akan Munculkan Masalah Baru
Moeldoko menilai penambahan pasukan ini wajar mengingat baru saja terjadi kerusuhan di sejumlah wilayah di Bumi Cendrawasih.
Dia menjamin, aparat keamanan akan melakukan pendekatan persuasif untuk mencegah kerusuhan tidak kembali terjadi.
Oleh sebab itu, dia meminta warga Papua tak perlu cemas dengan penambahan pasukan tersebut.
"Kami menginginkan penambahan kekuatan dalam rangka masyarakat itu biar tenang. Jangan dibalik-balik, merasa enggak aman, jangan. Salah itu pemahamannya," ujar Moeldoko.
Baca juga: Pemerintah Pastikan Papua Aman Terkendali, Tapi Tetap Tambah Pasukan
"Karena masyarakat di Papua kan banyak. Bukan hanya Papua, masyarakat etnis-etnis yang lain kan juga banyak. Maka, semua warga yang ada di Papua harus merasa aman, begitu," katanya.
Polri sebelumnya telah mendatangkan pasukan 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.200 personel untuk membantu mengamankan sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat pasca-demonstrasi.
Demonstrasi tersebut sempat membuat kerusuhan di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika.
Baca juga: Menanti Polri Usut Aksi Rasisme ke Mahasiswa Papua Sesuai Perintah Jokowi...
Polisi menegaskan bahwa situasi terkendali dan sudah kondusif. Namun, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Asep Adi Saputra beralasan, pengiriman pasukan tambahan ini tetap dilakukan karena polisi tidak meremehkan situasi.
"Kami dalam konteks pengamanan kan tak boleh underestimate, tetap dalam kondisi overestimate," ucap Asep di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2019).
