Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan di Muktamar PKB di Badung, Bali, Selasa (20/8/2019).
KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Pemda dan DPR, DPRD tidak perlu buat banyak-banyak peraturan daerah (Perda).
“Buat satu dua tapi kualitasnya yang baik, melindungi kepentingan rakyat, melindungi kepentingan negara, melindungi kepentingan daerah. Itu yang dibutuhkan,” kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2019, di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (20/8/2019) malam.
Presiden juga mengaku sudah menyampaikan kepada Ketua DPR RI agar tidak membuat undang-undang yang banyak.
“Pak, sekarang kita nggak usah buat undang-undang banyak-banyak lah, sedikit tapi kualitasnya yang baik. Saya sudah sampaikan juga pada asosiasi DPRD,” tegasnya.
Jokowi menceritakan pengalamannya saat bertemu dengan Sheikh Muhammad dari Uni Emirat Arab (UEA) saat berkunjung ke Abu Dhabi tahun 2015 lalu.
Jokowi mengaku diajak naik mobil Sheikh Muhammad, tidak mengikuti mobil yang sudah disiapkan, dan beliau sendiri yang langsung mengendarai mobilnya.
“Artinya apa? Keprotokolan itu sudah tidak ada, tidak ada. Hampir tidak ada di sana. Begitu cepat, simple dan sederhana. Tidak diatur-atur, diatur-atur, ribet, ruwet,” katanya.
Pengalaman yang dirasakan Jokowi saat bertemu dengan Sheikh Muhammad di UEA berbanding terbalik, menurut Presiden, beda dengan di sini, yang terlalu banyak diatur, terlalu banyak Peraturan Undang-undang, Perpres, Permen, Pergub, Perda, Perwali, Perbupati.
“Kita ini menjerat diri kita sendiri, yang buat kita sendiri, yang bingung kita sendiri, yang nggak bisa cepat juga kita sendiri,” katanya.
“Lho yang bikin ini kita sendiri, kok kitanya nggak cepet, gara-gara yang kita buat itu,” sambungnya.
Jokowi mengaku, saat ia masih menjadi Walikota Solo merasakan betapa cepatnya pemerintah UEA melayani permohonan izin investasi di negaranya.
“Saya datang ke sana karena sudah online saat itu, saya datang ke situ saya tanda tangan. Kemudian mereka diperintah kembali lagi ke meja awal, izin-izin sudah selesai semuanya. Enggak ada 30 menit , dan itu sudah 17 tahun yang lalu,” jelasnya.
Ia membandingkan waktu yang diperlukan untuk izin membangun pembangkit listrik di Indonesia, yang (waktu itu, red) harus menyelesaikan 259 izin, dan perlu waktu 6 tahun.
Sekarang diakuinya tinggal 58 perizinan, tetapi waktunya juga masih 1 tahunan, belum sesuai yang diharapkan Presiden Jokowi.
“Coba, sekarang bandingkan. Bagaimana kita akan maju kalau ini diteruskan. Tidak bisa lagi. Budaya seperti ini diterus-teruskan,” katanya.
Presiden mengingatkan bahwa kecepatan Itulah yang akan membawa negara ini menjadi negara maju.
