Menjaga Damai di Tanah Papua, Tangkal Hoaks dan Lawan Rasisme

Rabu, 21 Agustus 2019 | 08:32 WIB
Shutterstock Stop rasisme.

KOMPAS.com - Rasisme, persekusi dan kekerasan dituding menjadi akar masalah kerusuhan di Manokwari, Papua, pada hari Senin (19/8/2019) lalu. 

Menurut polisi, kondisi tersebut diperparah dengan maraknya hoaks yang diduga menyulut emosi massa di Papua.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo, setidaknya ada lima akun penyebar konten provokatif yang telah teridentifikasi.

"Kurang lebih sampai dengan hari ini sekitar 5 akun," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: 5 Pesan Damai Pasca-Kerusuhan Papua, Ungkapan Maaf hingga Cintai NKRI

Sementara itu, Presiden Jokowi telah memberi pesan khusus kepada warga Papua yang tinggal di Surabaya, untuk tidak membesar-besarkan dan mengedepankan sikap saling memaafkan.

Pesan tersebut disampaikan langsung oleh staf khususnya sekaligus Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, Lenis Kagoya.

"Pak Presiden titip pesan agar masalah jangan dibesar-besarkan. Mari kita sesama anak bangsa saling memaafkan, jauhkan ketersinggungan," kata Lenis, Selasa (20/8/2019).

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah berjanji akan tetap menjaga martabat dan harga diri warga Papua.

"Pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pace, Mace, Mama-mama, yang ada di Papua dan Papua Barat," ujar Jokowi.

Baca juga: Gubernur Lukas Enembe: Jangan Sederhanakan Masalah Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe. KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI Gubernur Papua Lukas Enembe.

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe berpendapat bahwa untuk menangani masalah rasisme, khususnya terhadap masyarakat Papua, tidak bisa diselesaikan dengan permintaan maaf.

Menurutnya harus ada tindakan tegas bagi para pelaku. Gubernur Lukas mengakui, ada oknum-oknum yang meneriaki para mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, dengan panggilan rasis.

"Tidak bisa disederhanakan, menyelesaikan masalah Papua bukan seperti itu. Masalah Papua sudah rumit, rasisme itu terjadi bertahun-tahun kepada mahasiswa Papua di Jawa," ujar Enembe usai melantik 11 pejabat di Lingkungan pemprov Papua, di Jayapura, Selasa 920/08/2019).

Ia juga menyayangkan pernyataan presiden yang tidak tegas dan belum dapat mengobati hati masyarakat Papua yang sedang terluka.

Baca juga: Ini Pesan Khusus Jokowi untuk Mahasiswa Papua di Surabaya

Hal senada juga diungkapkan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Mahasiswa Universitas Sriwijaya.

Mereka mendesak pemerintah pusat dan Polri mengusut oknum yang menjadi penyebab terjadinya kerusuhan di Papua dan Papua barat.

“Kami berharap pemerintah pusat melalui Kapolri dan aparat keamanan lainnya menindaklanjuti masalah ini, terutama penyebar berita hoaks,” kata Ketua Komunitas Mahasiswa Unsri Viktor Anam, di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: Risma Akan Bantu Renovasi Pembangunan Asrama Papua di Surabaya

Kondisi gedung DPRD Papua Barat yang terbakar pascakerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/02/2019). Suasana Manokwari mulai kondusif pascaaksi kerusuhan akibat kemarahan atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.ANTARA FOTO/TOMI Kondisi gedung DPRD Papua Barat yang terbakar pascakerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/02/2019). Suasana Manokwari mulai kondusif pascaaksi kerusuhan akibat kemarahan atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.

Seperti diketahui, hingga saat ini polisi terus mengusut kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya.

Pelaku penyebar hoaks dan akun-akun yang berisi konten provokatif, juga terus dilacak aparat kepolisian.

"Sementara dari Direktorat Siber Bareskrim bilang masih profiling satu akun yang Youtube dan FB. FB bukan hanya 1, tapi beberapa yang nyoba untuk viralkan narasi-narasi maupun video provokatif. Kemudian ada akun Instagram yang didalami," ujar Dedi.

Menurut Dedi, konten-konten tersebut berisi berita bohong atau hoaks terkait penangkapan 43 mahasiswa Papua di Surabaya. Salah satu hoaks tersebut mengungkapkan bahwa ada mahasiswa yang meninggal.

Dedi menambahkan, konten yang dibangun di media sosial dan tersebar di antara warga Papua, dapat membangun opini bahwa peristiwa penangkapan mahasiswa Papua adalah bentuk diskriminasi.

Sumber: KOMPAS.com (Devina Halim, Amriza Nursatria, Ihsanuddin, Achmad Faizal)

Penulis :

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden