Sekjen PDI-P Beri Sinyal Puan Jadi Calon Tunggal Ketua DPR yang Diajukan

Sabtu, 10 Agustus 2019 | 17:01 WIB
KOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan PDI-P nonaktif, Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2019)

BALI, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto memberikan sinyal bahwa Puan Maharani menjadi calon tunggal yang diajukan partainya untuk mengisi jabatan Ketua DPR.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2019, PDI-P berhak atas posisi ketua DPR pada periode 2019-2024.

Ketentuan ini diatur Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

"Kalau UU MD3 ini kan sudah ditentukan, bahwa yang menjadi Ketua DPR dari PDI Perjuangan," ujar Hasto saat ditanya apakah penunjukan ketua DPR mengerucut pada sosok Puan, Sabtu (10/8/2019).

"Sehingga demokrasi kita ya musyawarah, musyawarah itu mengerucutkan (kandidat ketua DPR) tunggal," kata dia.

Baca juga: Puan Maharani Merasa Miliki Kapasitas Jadi Ketua DPR

Beberapa waktu belakangan ini, nama Puan memang santer disebut sebagai calon kuat Ketua DPR.

Berdasarkan hasil perolehan suara Pileg 2019, Puan sebagai calon anggota legislatif yang maju untuk dapil Jawa Tengah V memperoleh suara tertinggi. Puan mendapatkan 404.034 suara, disusul oleh Aria Bima mendapatkan 123.529 suara.

Kendati demikian, Hasto menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memiliki kewanangan tertinggi untuk menentukan kader yang akan menjabat sebagai letua DPR.

"Segala sesuatu ada waktunya, ada momentumnya. Untuk menjadi Ketua DPR itu sesuai dengan UU MD3 memang PDI-P yang mendapatkan kehormatan tetapi kami tetap menjalankan proses komunikasi politik karena ini nanti juga satu napas dengan apa yang terjadi di MPR," kata Hasto.

"Dengan demikian dialog akan dilakukan namun siapa yang akan jadi Ketua DPR, Bu Mega yang akan menentukan," tutur dia.

Baca juga: Megawati: Mbak Puan Sudah Bolak-balik Tanya, Ditugasi ke Legislatif atau Eksekutif?

Sebelumnya, Megawati sempat bercerita bahwa Puan sering bertanya-tanya kepadanya pakah akan ditugaskan sebagai menteri atau menjadi anggota DPR pada periode 2019-2024.

Hal itu terjadi saat Megawati membacakan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2019-2024 di Kongres V PDI-P, Sabtu (10/8/2019).

"Mbak Puan sudah bolak-balik tanya, nanti saya ini ditugasi ke legislatif atau ke eksekutif?" ucap Megawati.

Kepada Puan, Megawati hanya menjawab singkat. Ia meminta Puan bersabar dan mengingatkan bahwa posisi di kursi legislatif maupun eksekutif sama-sama baik.

"Ya entar saja tunggu, (legislatif dan eksekutif) sama-sama penting," ucap Mega.

Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden