Bestari Dorong Risma Ikut Pilkada DKI 2022, Ini Kata Sekjen PDI-P

Kamis, 1 Agustus 2019 | 16:01 WIB
KOMPAS.com/Ihsanuddin Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto dan Sekjen Nasdem Johnny G Platte di Resto Seribu Rasa, Jakarta, Jumat (26/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai, tidak elok jika partai politik mengambil kader partai lain untuk dicalonkan sebagai kepala daerah.

"Bagi kami (PDI-P) mendorong agar kepala daerah diprioritaskan dari dalam kader partai sendiri dan bukan dengan cara mengambil dari kader lain," ujar Hasto saat ditemui dalam konferensi pers kongres kelima PDI-P di Kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).

Ia menanggapi wacana Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus yang tertarik untuk memboyong Risma ke Jakarta pada Pilkada 2022 mendatang.

Baca juga: Cerita Risma, Tiap Hari Pemkot Surabaya Beri Makan Gratis 35.000 Orang

Bestari mengungkapkan hal tersebut saat studi banding DPRD Provinsi DKI untuk menyelesaikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah dengan konsep ITF (intermediate treatment facility) di Balai Ruang Sidang Wali Kota, Balai Kota Surabaya, Senin (29/7/2019).

Menurut Hasto, pihaknya memiliki sistem yang jelas dalam mendidik kadernya untuk menjadi seorang kepala daerah.

PDI-P, kata dia, juga punya penilaian sendiri terkait kepala daerah seperti apa yang dibutuhkan masyarakat. 

Baca juga: Yang Anies dan Siapa Saja Bisa Belajar dari Risma...

"Kami (PDI-P) juga punya instrumen untuk melihat respons dari masyarakat. Kami juga menempatkan calon-calon kepala daerah sebagai proses sistemik melalui sekolah-sekolah parpol," ujar dia. 

Di sisi lain, menurut Hasto, PDI-P dan Nasdem terus berkomunikasi dan tidak ada pembahasan terkait kepala daerah maupun menteri periode kedua Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Bestari tertarik memboyong Risma ke Jakarta pada Pilkada 2022 karena dinilai sangat baik mengelola Surabaya.

"Apakah ibu Risma mau kita boyong ke Jakarta dalam waktu dekat? Masalah sampah ini bisa terselesaikan kalau di pilkada yang akan datang Bu Risma pindah ke Jakarta," kata Bestari.

Baca juga: Begini Strategi Risma untuk Memangkas Biaya Pengelolaan Sampah di Surabaya

Wakil Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta ini menilai, Risma sosok yang dengan masyarakat.

Baginya, pemimpin yang dekat dengan rakyat, seperti Risma, mudah mengkomunikasikan program dan kebijakan. 

"Mudah-mudahan bisa saya sebutkan ke beliau itu, selamat datang di Jakarta, kita menunggu Bu Risma di Jakarta," ucap Bestari. 

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden