Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, berkelakar bahwa dirinya selalu memenangi pemilihan presiden atau pilpres tanpa dukungan partai berlambang beringin itu.
Kalla berseloroh, saat didukung partainya sendiri, ia justru kalah pada Pilpres 2009.
Kelakar itu disampaikan Jusuf Kalla saat menutup Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspinas) ormas pendiri Partai Golkar, Kosgoro 1957, di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (31/7/2019).
"Saya agak ada kekhususan. Saya wapres pertama (maju) tanpa partai (pada 2004). Begitu ikut kedua kalinya untuk presiden, didukung Golkar kalah (pada 2009)," kata Kalla seraya berseloroh, lantas disambut tawa para peserta Muspinas Kosgoro 1957.
"Maju lagi jadi wapres (pada 2014), tanpa partai lagi, menang lagi," tuturnya.
Baca juga: Jusuf Kalla Minta yang Kecewa di Golkar Tak Bentuk Partai Baru
Jusuf Kalla terpilih sebagai wakil presiden pada Pilpres 2004 saat berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu, Partai Golkar mendukung pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid.
Kemudian, pada Pilpres 2009, Jusuf Kalla maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar.
Akan tetapi, Kalla yang saat itu berpasangan dengan Wiranto kalah dari pasangan SBY-Boediono.
Pada Pilpres 2014 Jusuf Kalla kembali terpilih sebagai wakil presiden ketika menjadi pendamping Joko Widodo.
Partai Golkar saat itu memang tidak mendukung pasangan Jokowi-JK. Ketika itu, partai beringin ini memilih untuk beri dukungan kepada Prabowo-Hatta Rajasa.
Baca juga: Dihadiri JK Saat Diusung Maju di Munas Golkar, Ini Kata Airlangga
Kalla mengenang kekalahan tersebut sebagai kenangan yang indah. Ia pun teringat masa-masa saat masih memimpin Partai Golkar di periode 2004-2009.
Ia berpesan kepada seluruh kader Partai Golkar agar menjalankan roda partai secara demokratis.
Dengan kepemimpinan yang demokratis, Kalla meyakini partai tak akan pecah meskipun konflik melanda.
Kalla meyakini melalui sistem yang demokratis keputusan apa pun yang berkaitan untuk menyelesaikan konflik akan dipatuhi.
Sebab, keputusan diambil dengan melibatkan seluruh elemen partai mulai dari pusat hingga daerah.
"Apabila suatu partai atau orang ingin capai tujuannya dengan cara demokratis maka partai dan orang harus demokratis, dengan unsur cara mencapai (tujuan) yang demokratis," ujar Kalla.
"Kalau Golkar tidak mempunyai sistem yang demokratis untuk mencapai tujuannya tentu sulit mencapai tujuan. Cara (harus) demokratis pula," kata dia.
