Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019). Ratas itu membahas perkembangan pembangunan Pembangkit LIstrik Tenaga Sampah (PLTSa) serta penanganan sampah di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti dan pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandes, berpendapat, pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Rabu (24/7/2019), adalah penjajakan menuju kerja sama politik.
Namun, presiden terpilih Joko Widodo diprediksi akan menemui kesulitan dalam proses menuju kerja sama politik dengan Gerindra.
"Baik Gerindra maupun PDI-P masih dalam tahap pembahasan kerja sama dan perundingan soal koalisi ke depan, apakah Gerindra akan diakomodasi dalam koalisi atau tidak, tentu negosiasinya tidak mudah bagi Jokowi. Soalnya, negosiasi itu akan menimbulkan reaksi dari partai-partai koalisi 01," ujar Arya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/7/2019).
Partai-partai politik yang dimaksud ialah Partai Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP. Sebab, ketua umum empat partai politik tersebut sudah kompak menyatakan, menolak partai politik lain bergabung ke dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf.
Baca juga: Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem
Kekompakan empat parpol ini sendiri pun melahirkan koalisi di dalam koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mereka menyisakan PDI Perjuangan bersama enam parpol lain yang berdasarkan perolehan suara tidak signifikan, yakni Hanura, PSI, Perindo, PKPI, dan PBB.
"Ada blok politik di internal koalisi setelah empat ketum parpol itu bertemu di DPP Nasdem. Alhasil, ada poros politik dalam KIK, pertama yaitu poros empat ketum parpol dan kedua yaitu poros PDI-P ditambah Gerindra (apabila kerja sama politik terwujud). Hal itu tentu akan menyulitkan Jokowi menegosiasikan banyak hal dan kepentingan parpol," ujar Arya.
Agar tidak muncul keretakan, Arya berpendapat, Jokowi dan seluruh parpol pendukungnya mesti kembali berpegang kepada komitmen awal dibentuknya koalisi tersebut.
"Supaya tidak ada keretakan, sebaiknya Jokowi kembali kepada negosiasi awal sebelum pemilu dan sebenarnya tidak ada kebutuhan khusus bagi Jokowi untuk menambah partai dalam koalisi," ujar Arya.
Baca juga: PDI-P Sebut Punya Konsep Pembangunan yang Sama dengan Gerindra
Diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, salah satu topik pembahasan antara Prabowo dan Megawati dalam pertemuannya Rabu kemarin adalah desain pemerintahan ke depan.
Hasto mengatakan, partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan yang ditawarkan Partai Gerindra.
"Kami belum bertemu tentang detail masalah itu. Tapi dari garis besar masalah pokoknya, karena kami bekerja sama (dengan Partai Gerindra) pada 2009, kerja sama itu mau tidak mau juga terjadi, semacam sintesis dalam hal kebijakan," ujar Hasto di kediaman Megawati, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7/2019).
"Maka, kalau kami berdua bicara politik kedaulatan energi, Gerindra setuju. Politik kedaulatan pangan, Gerindra setuju. Politik kedaulatan keuangan, Gerindra setuju. Karena 2009 itu kami diskusikan jadi platformnya," lanjut dia.
