Kabinet pemerintahan Jokowi-JK JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang dilantiknya pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, isu liar terkait kursi panas kabinet terus bermunculan. Terbaru, sebuah dokumen yang menyebutkan risalah rapat mengenai daftar menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf beredar di media sosial dan aplikasi berbagi pesan.
Namun setelah dilakukan konfirmasi, dipastikan dokumen tersebut adalah hoaks.
Sejak Selasa (16/7/2019), dokumen itu beredar. Ada yang menyebarkannya melalui grup Whatsapp, ada pula yang membagikannya di media sosial.
Risalah rapat itu menggunakan kop Garuda di bagian atasnya. Dibawahanya terdapat tulisan 'Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia. Risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024'.
Terdapat pula tulisan bahwa rapat itu diagendakan pada Minggu, 14 Juli 2019, di Ruang Rapat Sentul City International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Di tempat yang sama hari itu, Jokowi memang menyampaikan pidato bertajuk Visi Indonesia di hadapan para relawan.
Baca juga: [HOAKS] Dokumen Daftar Menteri Kabinet Jokowi-Maruf
Dalam dokumen tersebut, nama Jokowi tercantum sebagai pemimpin rapat dan Pramono Anung sebagai sekretaris rapat.
Disebutkan juga bahwa rapat dihadiri Ma'ruf Amin, Ketua Umum dan Sekjen Partai Koalisi, serta Ketua TKN Erick Thohir.
Lalu di bawahnya ada daftar lengkap nama yang disebut akan menempati posisi sebagai menteri dalam menteri kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Muncul nama-nama baru seperti Dedi Mulyadi sebagai Menteri Pariwisata, Hasto Kristiyanto sebagai Menteri Dalam Negeri, Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan HAM, serta Grace Natalie sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan.
Lalu Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Angela Herlina Tanoesoedibjo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Eva Kusuma Sundari sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Soetrisno Bachir sebagai Menteri Perindustrian.
Ada juga nama-nama lama yang kini menempati pos menteri di kabinet kerja Jokowi-JK.
Namun Erick Thohir yang namanya disebut ikut menghadiri rapat memastikan dokumen tersebut tidak benar. Ia menegaskan tidak ada rapat yang dilakukan di Sentul untuk membahas masalah kabinet.
"Hoaks," kata Erick kepada Kompas.com, Rabu (17/7/2019).
Erick Thohir "Sekretarisnya Pak Pramono Anung, Pak Pram saja enggak datang," ujar Erick.
Baca juga: Erick Thohir Bantah Ada Rapat Penentuan Menteri di Sentul
Bos Grup Mahaka itu menilai, penyusunan kabinet tentu lebih layak dibicarakan Jokowi dengan para ketua umum partai politik pengusung di Pilpres 2019. Ia pun meyakini Jokowi memiliki tim khusus untuk meracik format kabinetnya di periode kedua.
"Pasti Beliau berdiskusi dengan pihak yang berkepentingan. Mungkin ada masukan dari tim koalisi. Tapi pasti Beliau punya tim sendiri, yang di mana kan berbeda dengan 2014, ada istilah tim transisi (dari periode Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono)," ujar Erick.
Baca juga: Kalau Jatah Kursi Menteri PKB Bertambah Untung, Kalau Tetap Rugi, Kalau Kurang Celaka...
Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki juga membantah Presiden Jokowi menggelar rapat khusus di Sentul untuk menentukan nama-nama menteri di Kabinet Kerja Jilid II.
"Saya sebenarnya enggak mau nanggapi. Sapi saya ada di Sentul dan enggak ada rapat itu," ujar Teten.
Ketika ditanya apakah sebelumnya Jokowi sudah menentukan nama-nama menterinya, Teten mengaku tak mengetahuinya. Hanya, ia memastikan tak ada rapat penentuan nama-nama menteri saat Jokowi menyampaikan visinya di periode kedua.
Erick Thohir menduga ada pihak yang sengaja menyebarkan kabar hoaks berisi daftar nama menteri Kabinet Kerja Jilid II ke masyarakat. Ada dua kemungkinannya.
Pertama, pihak tersebut bisa saja ingin mengambil keuntungan pribadi atau kelompok dari beredarnya kabar hoaks tersebut.
Baca juga: Soal Hoaks Daftar Menteri Jokowi, TKN: Ada yang Ingin Jadi Menteri
"Hal ini tersebar karena ada yang ingin jadi menteri. Saya rasa (supaya) muncul benefit lah," kata Erick saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (17/5/2019).
Kedua, pihak tersebut ingin membangun citra negatif pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di masyarakat. Sebab, menurut Erick, ada sejumlah nama di kabar hoaks itu yang dipersepsikan negatif oleh masyarakat.
"Mereka tidak ingin pemerintah berhasil dengan mengeluarkan nama-nama yang kontroversi," ujar Erick.
