Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap menerbitkan obligasi daerah dan tengah dalam diskusi dengan OJK serta Gubernur Jawa Tengah dalam acara sosialisasi Rindekraf di Jakarta, Senin (15/7/2019). BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkomitmen untuk menyukseskan program Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Jabar.
Emil, sapaan akrabnya, menilai lima poin dalam pidato Jokowi selaras dengan visi dan misinya dalam membangun Jawa Barat.
"Saya kira di Jabar, setengahnya adalah perwakilan pemerintah pusat, kami akan mengamankan dan memastikan agenda-agenda tersebut berjalan dengan baik, dan setengahnya lagi sebagai pemerintah otonomi daerah, kami akan melakukan kebijakan inovatif yang sejalan dengan nafas tadi," ujar Emil, Senin (15/7/2019).
Baca juga: Selasa, Surat Jokowi soal Amnesti Baiq Nuril Dibacakan di DPR
Menurut Emil, lima visi utama yang disampaikan akan membuat pembangunan Indonesia dan Jawa Barat khususnya, tumbuh signifikan dalam berbagai sektor dalam lima tahun ke depan.
Emil juga menilai, Presiden Jokowi akan melakukan berbagai gebrakan mengingat ini merupakan periode keduanya sebagai Presiden.
"Saya yakin juga Pak Jokowi sudah nothing to lose dalam periode kedua seperti pernah disampaikan. Pasti akan melakukan gebrakan-gebrakan yang tidak banyak hal yang memperlambat sebuah keputusan. Jadi, intinya saya sangat gembira menyambut baik dan akan mengamankan kebijakan tersebut," ujar dia.
Baca juga: Ridwan Kamil Sebut Tak Ada Lagi 01 dan 02 Usai Jokowi-Prabowo Bertemu
Seperti diketahui, dalam pidato perdananya sebagai Presiden terpilih, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, serta memiliki daya saing dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan di dunia.
Jokowi mengutarakan apa yang akan dilakukan pada pemerintahan lima tahun ke depan, di antaranya, meneruskan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya alam, membuka pintu investasi selebar-lebarnya, reformasi birokrasi, dan pengaturan anggaran pada APBN.
