Politisi PDI-P Herman Heri ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III dalam Rapat Penetapan yang dipimpin oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019). Herman menggantikan posisi rekan satu partainya, Trimedya Panjaitan. JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa pihaknya segera memanggil pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk membahas pengganti Taufik Kurniawan sebagai Wakil Ketua DPR.
Adapun Taufik divonis 6 tahun penjara terkait penerimaan fee atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.
"Saya akan undang (pimpinan Fraksi PAN) dalam rapat pimpinan," ujar Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/7/2019).
Kendati demikian, Bambang belum dapat memastikan kapan rapat pimpinan itu akan digelar. Sebab, tiga wakil ketua DPR tengah melakukan kunjungan kerja ke Selandia Baru.
"Karena Fahri Hamzah masih di New Zealand. Fadli Zon juga. Yang ada di sini hanya Pak Utut dan saya. Pak Agus Hermanto juga sudah di New Zealand," kata politikus Partai Golkar itu.
Baca juga: Taufik Kurniawan Divonis 6 Tahun Penjara, KPK Pikir-pikir
Bambang juga menekankan bahwa pergantian jabatan pimpinan DPR merupakan kewenangan fraksi.
Oleh sebab itu, pimpinan DPR akan menunggu surat resmi dari pimpinan Fraksi PAN mengenai usulan pengganti Taufik Kurniawan.
Berdasarkan Pasal 37 huruf c Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pimpinan DPR diberhentikan apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun atau lebih.
Kemudian, Pasal 37 huruf d menyebut, pemberhentian pimpinan DPR diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kewenangan itu kan ada di fraksi. Kami hanya melaksanakan saja," kata Bambang.
Adapun Taufik Kurniawan divonis 6 tahun penjara dalam dakwaan penerimaan fee atas pengurusan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN tahun 2016 dan 2017.
Baca juga: KPK Harap Pencabutan Hak Politik Taufik Kurniawan Jadi Pelajaran untuk Politisi
Taufik juga harus membayar denda Rp 200 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan 4 bulan.
Vonis untuk Taufik Kurniawan itu dibacakan Hakim Ketua Antonius Widjantono dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang pada Senin (15/7/2019).
"Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Hakim seperti dilansir Antara.
Vonis terhadap Taufik ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 8 tahun penjara.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan, terdakwa terbukti menerima fee dengan total Rp 4,85 miliar.
Fee sebanyak itu masing-masing terbagi atas pengurusan DAK untuk Kebumen yang bersumber dari perubahan APBN 2016 sebesar Rp 3,65 miliar dan pengurusan DAK untuk Purbalingga yang bersumber dari perubahan APBN 2017 sebesar Rp 1,2 miliar.
Menurut dia, uang pemberian mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad dan mantan Bupati Purbalingga Tasdi diserahkan kepada terdakwa melalui orang suruhannya Rahmat Sujianto dan Wahyu Kristianto.
"Uang yang dalam penguasaan Rahmat Sujiato dan Wahyu Kristianto tersebut, maka secara hukum uang tersebut sudah berada dalam penguasaan terdakwa," kata Antonius.
Baca juga: Divonis Bersalah, Hak Politik Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Dicabut 3 Tahun
Dalam putusannya, hakim juga memerintahkan terdakwa membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 4,2 miliar.
Sisa uang pengganti kerugian negara telah dibayarkan oleh saksi Wahyu Kristianto sebesar Rp 600 juta.
Uang pengganti kerugian negara tersebut akan diperhitungkan dengan uang yang sudah dititipkan terdakwa melalui KPK.
Menanggapi putusan ini, baik terdakwa maupun jaksa penuntut umum belum menyatakan apakah akan mengajukan banding.
