Wakil Bupati SBB Laporkan 4 Orang ke Polisi atas Kasus Berita Hoaks

Jumat, 12 Juli 2019 | 11:36 WIB
RAHMAT RAHMAN PATTY Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Timotius Akerina

AMBON, KOMPAS.com - Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, Timotius Akerina melaporkan sejumlah orang ke Polda Maluku atas dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik.

Salah satu kuasa hukum wakil bupati Seram Bagian Barat, Alferd Tutupary kepada Kompas.com mengatakan, ada empat orang yang telah dilaporkan ke Polda Maluku atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dan juga pencemaran nama baik.

“Bukan tiga, tapi ada empat yang kami laporkan ke Polda Maluku kemarin. Jadi untuk laporan Nomor 25/KAT-AS/K VII 2019 itu ada tiga orang dan laporan nomor 26 itu satu orang,” kata Alverd via telepon selulernya, Jumat (12/7/2019).

Menurut Alverd, dari empat orang yang dilaporkan ke Polda Maluku itu, dua orang di antaranya adalah Usman dan RHW alias Husein merupakan narasumber yang menginfoirmasikan soal kasus Anggaran Dana Desa (ADD) dan kasus dugaan pencemaran nama baik wakil bupati di salah satu media cetak di Ambon.

“Keduanya dilaporkan karena menginformasikan hal-hal yang tidak benar terhadap klien kami, sehingga klien kami merasa dirugikan,” kata Alverd.

Baca juga: BA Minta Maaf Sudah Catut Kompas.com untuk Hoaks Pernyataan Kapolri

Dua orang lainnya yang ikut dilaporkan ke Polda Maluku yakni pemilik akun Facebokok, Matdoan Yade dan RS alais Rusli, yang diduga ikut menyebarkan pemberitaan tersebut di media sosial.

Menurut Alverd kliennya menempuh langkah hukum untuk memproses keempat orang tersebut agar persoalan itu tidak menjadi preseden buruk di masyarakat. Selain itu, langkah hukum atas kasus tersebut ditempuh agar terduga pelaku mendapatkan efek jera.

“Soal tindak lanjut, saat ini kita masih tunggu disposisi. Kita meminta proses hukum berjalan dengan transparan agar ada efek jera,” katanya.

Dia pun mengingatkan kepada semua pihak agar sebaiknya lebih berhati-hati dalam menyampaikan kebohongan di publik karena hal tersebut memiliki konsekuensi hukum. “Jadi kami ingin ada efek jera,” katanya.

Baca juga: Fakta di Balik Viral Pernikahan Nenek dan Pemuda 19 Tahun di Pati: Foto Hoaks, hingga Dibatalkan KUA

Kasus dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik terhadap wakil bupati Seram Bagian Barat ini resmi dilaporkan tim kuasa hukum ke Polda Maluku pada Rabu (10/7/2019) dua hari lalu.

Sebelumnya, wakil bupati Seram Bagian Barat menyampaikan telah menyerahkan penanganan masalah tersebut kepada tim kuasa hukumnya.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden