Dedi Mulyadi: 400 Pemegang Suara Munas Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar

Minggu, 7 Juli 2019 | 14:28 WIB
KOMPAS.com/ HANDOUT Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mendapat dukungan dari para pimpinan dan pengurus Golkar di Kalimantan Selatan, Sabtu (6/7/2019).

BANDUNG - Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, sekitar 400 unsur pimpinan DPD di sejumlah daerah di Indonesia menyatakan dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali menjadi ketua umum Golkar periode 2019-2010.

Hal itu disampaikan Dedi melalui sambungan telepon, Minggu (7/7/2019).

"Sampai hari ini para pemegang suara Musyawarah Nasional Partai Golkar yang mendukung Pak Airlangga Hartarto jadi ketua umum Golkar sudah 400 suara yang terdiri dari DPD kabupaten/kota, DPD I dan ormas," kata Dedi.

Dia mengatakan, 400 pemegang suara yang dukung Airlangga di Munas Golkar itu tersebar di sejumlah daerah, yakni diawali dari Jawa Barat, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan selanjutnya Kalimantan Selatan.

"Kalsel sebelumnya sudah mendukung calon lain, kemudian mencabutnya dan mengalihkan dukungan ke AH (Airlangga Hartarto). Hari ini di Sulsel, dan daerah lainnya yang mencapai 400 pemilik suara," tandas Dedi.

Baca juga: Konsolidasi Daerah, Airlangga Pastikan Munas Golkar Desember 2019

Hingga saat ini, Dedi yang juga ketua TKD Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Jawa Barat terus menggalang dukungan bagi Airlangga Hartarto.

"Kemungkinan Jawa Timur juga akan mendukung Pak Airlangga," tandas Dedi.

Munas digelar Desember

Musyawarah Nasional Golkar akan dihelat pada Desember 2019 nanti. Politisi Partai Golkar Meutya Hafid mengatakan, partainya akan menggelar rapat pleno untuk rangkaian persiapan rapat pimpinan dan Musyawarah Nasional (Munas) 2019.

Meski demikian, Meutya mengatakan, digelarnya rapat pleno tersebut bukan karena banyak desakan dari internal partai untuk mempercepat Munas.

"Bahwa akan ada Pleno ya itu hal yang wajar saja. Tapi, pada prinsipnya komunikasi dengan DPD tingkat I dan II sebagian besar masih mengharapkan munas tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu Desember," kata Meutya saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Meutya menegaskan, Golkar tetap melaksanakan Munas sesuai jadwal, yaitu pada Desember 2019. Setelah itu, Golkar bersama-sama mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin agar tetap kondusif.

"Hampir sebagian besar sudah sepakat bahwa Munas tetap berjalan sesuai rencana di Desember. Kita perlu itu juga untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi supaya tetap adem semuanya dan kita semuanya bisa mengawali Oktober dengan baik," kata Meutia.

Baca juga: Pidato di Korea, Menteri Airlangga Puji Jokowi Sebagai Great Leader

Hingga saat ini sudah ada dua nama yang akan mencalonkan sebagai ketua umum Golkar, yakni Airlangga Hartarto (petahana) dan Bambang Soesatyo (ketua DPR).

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden