Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau akrab disapa Emil dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di Taman Makam Pahlawan (TMP), Jakarta Selatan, Minggu (2/6/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 15 nama masuk sebagai calon presiden yang berpotensi diusung pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Nama-nama ini dirilis oleh lembaga riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
Ada tiga kriteria dalam menentukan 15 nama tersebut, yakni popularitas di atas 25 persen, berasal dari empat sumber rekrutmen, dan penilaian subyektif dari peneliti LSI Denny JA.
Empat sumber rekrutmen yang dimaksud Rully adalah pejabat pemerintahan pusat, pimpinan partai politik, kepala daerah, serta kalangan profesional, swasta, atau organisasi masyarakat.
Kandidat potensial yang masuk dalam kelompok kepala daerah ialah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Berikut rekam jejak keempat kepala daerah tersebut
Pria kelahiran 7 Mei 1969 ini kini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Anies bersama Sandiaga Uno memenangkan pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta pada 2017 setelah melewati dua putaran.
Pasangan Anies-Sandi diusung oleh Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anies-Sandi menang dan mendapat 57,96 suara. Sedangkan, lawannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat meraih 42,04 persen.
Bermula sebagai seorang akademisi di bidang pendidikan, pria yang kerap disapa Anies ini menginisiasi gerakan Indonesia Mengajar.
Sejalan dengan hal tersebut, ia menjadi rektor termuda yang pernah dilantik oleh sebuah perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2007 saat menjadi Rektor Universitas Paramadina pada usia 38 tahun.
Baca juga: Profil Sri Mulyani, Tito Karnavian, hingga Ahok, Calon Kuda Hitam Pilpres 2024
Anies juga pernah membantu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014 dengan menjadi juru bicara. Setelah kemenangan Jokowi-JK, Anies Baswedan dipercaya oleh pasangan tersebut untuk menjadi Deputi Kantor Transisi Jokowi-JK.
Kariernya kemudian merangsek dengan mengemban tugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk Kabinet Kerja.
Ia menjabat sejak 26 Oktober 2014 sampai digantikan oleh Muhadjir Effendy dalam perombakan kabinet pada 27 Juli 2016.
Ridwan Kamil lahir di Bandung pada 4 Oktober 1971. Dia adalah seorang arsitek dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 5 September 2018.
Sebelum menjadi pejabat, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini memiliki karier sebagai arsitek merangkap dosen tidak tetap di Institut Teknologi Bandung (ITB).
Di bidang arsitektur, lulusan S-2 dari dari University of California Berkeley ini mendirikan Urbane, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur dan desain ppada 2002.
Perusahaan yang ia dirikan pun berkontribusi dalam merancang sejumlah kota, kantor, hingga tempat ibadah di seluruh Indonesia. Karya Urbane yang telah dibangun seperti Universitas Tarumanegara, mal Bintaro X-Change, kantor BUMN, hingga Masjid Al-Azhar Bekasi.
Pada 2013 Emil yang dari kalangan profesional dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra sebagai wali kota Bandung dengan didampingi oleh Oded Muhammad Danial sebagai calon wakil wali kota.
Dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada 28 Juni 2013, Kang Emil bersama pasangannya menang telak dari tujuh pasangan lainnya dengan meraih 45,24 persen suara.
Kesuksesannya membangun Kota Bandung berkelindan dengan kariernya menuju Pilkada Jawa Barat 2018.
Ridwan Kamil pun diusung sebagai calon gubernur, berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum oleh PPP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.
Baca juga: Tak Ada Petahana, Pilpres 2024 Diprediksi Lebih Panas
Ganjar Pranowo kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah di periode keduanya yang menjabat sejak 5 September 2018. Sebelumnya, ia adalah Gubernur Jawa Tengah periode pertama sejak 23 Agustus 2013 hingga 23 Agustus 2018.
Selama menjadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar kerap menyita perhatian publik dengan prinsip kerja, kebijakan, dan citra dirinya di media sosial. Contohnya pada prinsip kerjanya yang teguh terhadap antikorupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi penghargaan kepada Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada 2015. Prestasi ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat Pemprov Jateng.
Di bidang reformasi birokrasi, program Ganjar yang dinilai berhasil seperti lelang jabatan dari eselon I hingga IV, pelaporan LHKPN hingga pejabat eselon IV, pelaporan gratifikasi seluruh pejabat, peningkatan tunjangan pegawai dan pelayanan publik mudah murah cepat.
Baca juga: Jika Penentang Jokowi Merapat ke Pemerintah, Dalam Pilpres 2024 Mereka Bisa Hancur atau Besar
Atas kinerjanya tersebut, Pemprov Jateng menduduki peringkat teratas atas penilaian hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Di bidang pertanian, Ganjar juga mendapat penghargaan dari Badan Standarisasi Nasional sebagai pelopor standar nasional Indonesia (SNI) pertanian organik.
Ia juga pernah menjadi Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004–2009 dan 2009–2013.
Kariernya di bidang politik ia tekuni dengan aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan menjadi simpatisan hingga kini menjadi kader PDI-P.
Khofifah Indar Parawansa atau Khofifah saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur yang menjabat sejak 13 Februari 2019.
Sebagai gubernur di Jatim, Khofifah didampingi wakilnya, Emil Elestianto Dardak (Emil Dardak), mantan Bupati Trenggalek.
Pada Pilkada Jawa Timur 2018, Khofifah-Emil didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.
Sebelum menjadi gubernur, Khofifah juga memiliki karier sebagai pejabat negara yang juga moncer. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ke-27 yang menjabat sejak tanggal 27 Oktober 2014 hingga 17 Januari 2018.
Sebelumnya Khofifah juga pernah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ke-5 pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dengan masa jabatan 26 Oktober 1999 - 23 Juli 2001.
Di bidang politik, ia aktif di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak tahun 1999. Di PKB, dirinya sempat menjadi Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999) dan Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004–2006).
