Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) bersama Ketua Dewan Pertimbangan PAN Amien Rais (tengah) dan Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama (kanan) tiba di lokasi Rakernas PAN di Jakarta, Kamis (9/8). Dalam rakernas tersebut PAN secara resmi mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww/18. JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengatakan, sikap partai tidak boleh berdasarkan pandangan pribadi satu orang.
Hal ini dia sampaikan ketika ditanya mengenai sikap Dewan Kehormatan PAN Amien Rais jika PAN memutuskan bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin setelah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa hasil Pilpres 2019.
"Kalau partai itu ingin besar, tentu berarti itu secara institusi tidak tergantung dari satu orang dan tidak bisa kalau kita mengambil keputusan kita harus terus-menerus berpikir apakah satu orang ini akan suka atau tidak," ujar Bara di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Baca juga: Sekjen: PAN Tidak Punya DNA Oposisi
Bara mengatakan, perdebatan di internal partai terkait sikap PAN setelah putusan MK pasti ada. Menurut dia, itu adalah dinamika yang biasa dalam partai politik.
Namun, pada akhirnya kader pasti akan menerima semua keputusan partai. Tidak boleh ada anggota yang menjadikan partai sebagai kendaraan pribadi.
"PAN adalah partai yang lahir dari gerakan reformasi. PAN harus menunjukkan partai berbeda yang betul-betul memperjuangkan ide. Kami didirikan bukan hanya menjadi kendaraan politik pribadi seseorang," ujar Bara.
Baca juga: PAN: Kami Kubu yang Kalah, Tak Berharap Banyak Dapat Kursi Menteri
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, PAN akan menentukan arah politik partai setelah MK membacakan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.
Eddy mengatakan, arah politik partainya akan diumumkan saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang akan digelar 1-2 bulan ke depan.
"Kami sudah mengkaji di internal PAN dan akan membahas tahapan yang lebih formal dalam Mukernas di satu hingga dua bulan ke depan. Di situlah PAN akan menentukan ke mana arah politik ke depan," ujar Eddy saat ditemui di Fakultas Hukum UI, Depok, Jawa Barat, Senin (24/6/2019).
