Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi saat memberikan keterangan mengenai sikap MUI terkait rencana aksi unjuk rasa 2 Desember 2016, di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016). JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia mengimbau masyarakat untuk menerima apa pun putusan sengketa pilpres yang akan dibacakan Mahkamah Konstitusi pada Kamis (27/6/2019).
"MUI mengimbau semua pihak untuk bisa menerima keputusan majelis hakim dengan penuh kesadaran dan keikhlasan karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid dalam keterangan tertulis, Rabu (26/6/2019).
Zainut mengatakan, MUI mengapresiasi kepada semua pihak, khususnya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berketetapan hati untuk menempuh jalur hukum dalam menyelesaikan sengketa pemilu.
Baca juga: Prabowo Akan Saksikan Pembacaan Putusan MK di Rumah Kertanegara
Hal tersebut bukan saja merupakan bentuk kesadaran konstitusional dan sikap kenegarawanan yang sangat terpuji.
"Lebih dari itu, proses penyelesaian sengketa melalui hukum juga memberikan pembelajaran masyarakat untuk berdemokrasi secara sehat, dewasa, dan bermartabat," kata Zainut.
Zainut menambahkan, MUI mencermati dengan saksama bahwa proses persidangan di Mahkamah Konstitusi berjalan dengan lancar, tertib, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, independensi, keterbukaan, dan profesionalitas.
Untuk hal tersebut, MUI mengimbau semua pihak untuk memberikan kepercayaan kepada para hakim Mahkamah untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya, jujur, dan penuh tanggung jawab, baik kepada bangsa, negara, maupun kepada Allah.
"Putusan Mahkamah harus dimaknai sebagai putusan yang terbaik untuk mengakhiri segala sengketa yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, sebagaimana kaidah fikih: keputusan hakim adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan," kata dia.
Baca juga: Yusril: Apa Pun Putusan MK, Semua Pihak Harus Terima dengan Jiwa Besar
MUI mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, menjaga kondusivitas, dan tidak melakukan aksi kekerasan dan tindak pelanggaran hukum lain.
Masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap santun, damai, dan akhlakul karimah dalam menyampaikan tuntutan aspirasi.
"Marilah kita kembali merajut persaudaraan kebangsaan yang selama ini sempat terkoyak akibat perbedaan pilihan politik demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan diridai Allah Tuhan Yang Maha Kuasa," kata dia.
