BPN: Prabowo Terbang ke Jerman, Urusan Bisnis

Jumat, 21 Juni 2019 | 16:13 WIB
ANTARA FOTO/WAHDI SEPTIAWAN Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik di hadapan pendukungnya di Jambi, Kamis (14/3/2019). Dalam kunjungan bertajuk Prabowo Menyapa Masyarakat Provinsi Jambi yang dihadiri ribuan pendukung tersebut, Prabowo menyoroti sejumlah persoalan diantaranya soal tarif listrik, sembako dan harga jual hasil perkebunan. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dipastikan saat ini menuju ke Jerman ketika proses persidangan sengketa Pilpres 2019 masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan pemberangkatan Prabowo ke Jerman.

"Kemarin malam Prabowo berangkat ke Jerman. Dia biasa sebulan sekali pasti setidaknya dua kali ke luar negeri," ujar Dahnil saat ditemui di Media Centre BPN, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (21/6/2019).

Baca juga: Fakta di Balik Sikap Jokowi Hadapi Tuduhan Kubu Prabowo-Sandi, Bias Anti-Petahana hingga Akan Hormati Putusan Sidang MK

Dahnil menuturkan, sudah selama satu tahun Prabowo jarang bepergian ke luar negeri. Kepergiannya ke Jerman dalam rangka urusan bisnis.

"Hampir setahun beliau tidak mengurusi bisnis. Ini kedua kali beliau pergi, berangkat ke Jerman terkait urusan bisnis," paparnya kemudian.

Biasanya, lanjut Dahnil, Prabowo tidak pernah bepergian ke luar negeri lebih dari lima hari. Maka dari itu, ia memastikan Prabowo sudah di Indonesia sebelum MK mengumumkan hasil sengketa Pilpres 2019.

Baca juga: Moeldoko: Pertemuan Jokowi dan Prabowo Tidak Lama Lagi...

"Kemungkianan tiga sampai empat hari saja. Sebelum hakim (MK) memutuskan, beliau sudah di Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya, setelah Pilpres 2019 usai, Prabowo juga sempat meninggalkan Tanah Air. Dia menuju Brunei Darussalam dan Austria.

Kali ini, Prabowo kembali bepergian ke luar negeri. Dia menuju Jerman ketika tim kuasa hukumnya yang dipimpin Bambang Widjojanto sedang berperkara sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Kompas TV Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko meluruskan keterangan saksi yang dihadirkan tim Prabowo-Sandi pada sidang MK tentang materi kecurangan bagian dari demokrasi yang disebut disampaikan dalam pelatihan saksi TKN Jokowi-Ma'ruf. Moeldoko membantah pernah mengatakan kecurangan hal yang wajar dalam demokrasi. Moeldoko menyebut dia hanya meminta para saksi hati-hati dan waspada terhadap terjadinya kecurangan dalam pemilu. Sebelumnya, saksi dari tim Prabowo-Sandi, Hairul Anas Suaidi dalam sidang di MK mengatakan pernah mendapatkan materi berjudul kecurangan bagian dari demokrasi saat pelatihan TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Saat itu menurutnya materi itu disampaikan oleh Moeldoko. #SidangSengketaPilpres #MahkamahKonstitusi #Moeldoko



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden