Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Senin, 17 Juni 2019 | 16:20 WIB
KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyarankan agar Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak menambah partai lain untuk masuk ke dalam koalisi. Menurutnya, saat ini komposisi partai di KIK sudah cukup.

"Ya pada dasarnya koalisi pendukung 01 sudah gemuk ya, jumlahnya besar sehingga di DPR tidak perlu tambahan lagi. Sementara yang ada saja," ujar Muhaimin saat ditemui di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Menurutnya, komposisi partai di koalisi sudah cukup banyak. Stabilitas politik pun sudah cukup dan terjaga dengan komposisi parpol pemerintahan saat ini.

Baca juga: Ketum Golkar: Koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin Berlanjut

Hanya saja, jika ada penambahan parpol dalam koalisi dengan tujuan rekonsiliasi, Muhaimin tidak masalah.

"Kalau demi rekonsiliasi ya monggo," ucapnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini ada Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang diisukan akan masuk dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun demikian, kedua partai tersebut belum secara resmi mengumumkan untuk pindah ke KIK.

Baca juga: Sekjen PPP: Gerindra Bisa Jadi Pilihan Pertama jika Koalisi Pemerintah Ditambah

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, tidak menutup kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin nantinya.

Namun, hal itu tetap bergantung pada sikap politik partai serta kecocokan dengan partai-partai koalisi KIK.

"Tergantung apakah Partai Demokrat menentukan sikap kemudian ada respons dari temen-temen koalisi 01. Kalau ada chemistry-nya, bisa cocok, tidak tertutup kemungkinan kita gabung," kata Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

Baca juga: Di Kubu Oposisi, Demokrat Dinilai Paling Berharga Bagi Koalisi Jokowi

Sementara itu, PAN juga mengalami persoalan yang mirip dengan Demokrat. Banyak kadernya di daerah-daerah yang secara terbuka mengumumkan perbedaan sikap mereka dengan mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

PAN sendiri akhir-akhir ini juga mulai dipertanyakan "kesetiaannya". Ada isu bahwa PAN akan berpindah arah dukungannya ke pasangan calon presiden petahana. Isu berkembang setelah Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Kompas TV Sandiaga mengunjungi ketua umum PAN, Zulkifli Hassan di Jakarta Timur. Saat ditanya apakah pertemuan ini merupakan upaya rekonsiliasi di tengah isu hengkangnya PAN dari koalisi Prabowo-Sandi, Zulkifli Hassan mengaku bahwa partainya masih tergabung dalam koalisi.<br /> <br /> Sementara, Sandiaga Uno menyebut kedatangannya ke kediaman Zulkifli Hassan hanya sebatas silaturahmi.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden