KKP Akhirnya Dapat WTP, Menteri Susi Akui Deg-degan

Rabu, 12 Juni 2019 | 20:58 WIB
Dokumentasi KKP Menteri KKP Susi Pudjiastuti

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk laporan keuangan tahun 2018.

Padahal pada 2 tahun sebelumya, Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Susi Pudjiastuti itu terus menerus mendapatkan opini disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Melihat rekam jejak itu, menteri nyentrik asal Pangandaran, Jawa Barat itu memberikan pengakuan sebelum hasil audit BPK 2018 keluar.

Baca juga: Laporan Keuangan KKP Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK

“Saya rasa seluruh kementerian, baik eselon 1, 2, 3, dan staf itu setahun ini dag-dig-dug terus Pak semuanya," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Rabu (12/6/2019).

"Saya bilang, ya kalian yang melaksanakan program-program pemerintah ya bagaimana kok bisa disclaimer. Pasti ada yang salah," sambung dia.

Susi mengakui terus menerus "menekan" jajaran KKP agar memperbaiki pengunaan anggaran tahun lalu 2018. Akhirnya, kata dia, hal itu terbukti.

"Terbukti, hasilnya pun dapat dirasakan tahun ini (meraih WTP),” kata dia.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Siap Jadi Menteri Lagi

Menteri Susi menyatakan bahwa capaian itu tak lepas dari upaya KKP untuk terus melakukan efisiensi anggaran dalam empat tahun terakhir.

Hasilnya, dalam empat tahun terakhir KKP dapat mengembalikan Rp 9,3 triliun kepada negara.

Meski begitu, Susi mengakui masih banyak PR yang harus dilakukan dalam efisiensi dan efektivitas anggaran. Ia memastikan KKP akan terus mengupayakan hal itu.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden