Koalisi Jokowi-Ma'ruf Punya "Chemistry", Bagaimana Nasib Partai yang Ingin Gabung? 

Selasa, 11 Juni 2019 | 04:50 WIB
KOMPAS.com/Haryantipuspasari Arsul Sani TKN di Posko Cemara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Arsul Sani mengatakan, sembilan partai politik pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah memiliki keterikatan satu sama lain. 

"Kalau dari sisi parpol koalisi sendiri, persoalannya adalah, ini koalisi sudah terbentuk selama satu tahun lebih. Chemistry kami sudah ada," ujar Arsul di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019). 

"Meskipun kami berbeda-beda, kadang-kadang ada juga kita bertengkarnya. PPP dengan PSI, PSI sama Golkar. Yang selalu jadi naughty boy kan PSI. Tapi kami semua sudah memiliki chemistry satu sama lain," lanjut dia.

Baca juga: [BERITA POPULER] Wacana Bubarkan Koalisi Jokowi dan Prabowo | Cara Sri Mulyani Tarik Pajak Google

Kondisi inilah yang menjadi kekhawatiran partai politik anggota koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf mengenai kemungkinan partai politik lain ingin bergabung. 

"Persoalannya kalau dia datang, dia bisa enggak chemistry-nya itu sama? Kira-kira sebangunlah, gitu? Chemistry-nya bisa terbangun enggak?" ujar Arsul. 

"Sebab satu hal yang kita sepakati di koalisi Indonesia kerja itu, kita enggak mau ke depan ada partai koalisi, dia ikut dalam pemerintahan, tapi suaranya di DPR kayak oposisi atau bahkan lebih oposisi daripada oposisi," lanjut dia. 

Baca juga: Nasdem: Sikap Demokrat-PAN Harus Jelas jika Gabung Koalisi Jokowi

Tidak pula berarti harus membebek. Apabila ada perbedaan pandangan, harus diselesaikan di internal dan tidak menyebabkan kegaduhan publik. 

Lantas, bagaimana mengenai sejumlah partai politik yang sudah digadang-gadang akan balik badan mendukung Jokowi-Ma'ruf selama lima tahun mendatang? 

Arsul mengatakan, kemungkinan itu tetap ada. 

"Tidak bisa dinihilkan kemungkinan bahwa pemerintahan yang akan datang di luar yang berkoalisi, ada tambahan. Itu tidak bisa dinihilkan. Tapi ini semua, kewenangannya ada pada presiden terpilih dan dibantu oleh wakil presiden terpilih," ujar Arsul. 

Kompas TV Wakil sekjen PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menyatakan tidak ada yang salah dengan sistem koalisi politik di Indonesia yang berbeda antara sebelum pilpres dan sesudah hasil pilpres.<br /> <br /> Basarah mencontohkan pada pilpres 2014 Golkar, PAN dan PPP yang mengusung Prabowo-Hatta Rajasa pindah koalisi masuk pemerintahan Jokowi-JK.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden