Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. JAKARTA, KOMPAS.com- Calon Wakil Presiden 02 Sandiaga Uno mengatakan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) menunjuk Bambang Widjojanto (BW) sebagai ketua tim kuasa hukum terkait permohonan sengketa Pilpres 2019 lantaran dikenal memiliki rekam jejak yang baik.
Bambang Widjojanto dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK).
"BW punya rekam jejak yang baik. Baik sebagai pengacara yang menangani gugatan di MK," ucap Sandiaga di Jalan Cipaku 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5/2019).
Selain itu, menurut Sandiaga, Bambang juga dinilai memiliki komitmen yang baik sebagai aktivis antikorupsi yang membersihkan praktek-praktek korupsi di sistem perpolitikan Indonesia.
Baca juga: Keluar Gedung MK, Hashim dan Bambang Widjojanto Disambut Emak-emak
"Yang membuat Prabowo dan saya mantap menetukan pilihan karena komitmen beliau sebagai aktivis antikorupsi untuk mmbersihkan praktek-praktek koruptif di sistem perpolitikan kita," ucapnya.
Dengan diusungnya Bambang menjadi ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, diharapkan Pemilu 2019 dapat diperbaiki ke depannya.
"Supaya ke depannya tokoh-tokoh bangsa yang punya peluang tidak harus menghadapi sisi pemilu yang tidak jujur dan tidak adil. Pemilu lebih baik ke depan itu yang kita harapkan," ucapnya.
Sandiaga menjelaskan, terpilihnya BW jadi tim kuasa hukumnya sebagai bukti pihaknya berniat menghapus korupsi di Indonesia.
"Inilah salah satu kepercayaan yang kita usung adalah menghapus mafia pangan dan menghadirkan pemerintahan yang bersih, yang bebas korupsi, kuat, kepemimpinan yang tegas dan tidak ada toleransi kepada praktek korupsi," ucapnya.
Adapun Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga telah mendaftarkan gugatan sengketa Pilpres ke MK pada Jumat (24/5/2019) malam.
