Capres urut 1 Joko Widodo dan nomor urut 2 Prabowo Subianto berjalan bersama pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA agar terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019. JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Rumah Aspirasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Michael Umbas menilai sulit bagi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mengubah hasil Pilpres lewat Mahkamah Konstitusi. Sebab, selisih suara mereka dengan Jokowi- Ma'ruf Amin cukup jauh, sekitar 16,9 juta.
"Sulit bagi Prabowo-Sandi mengubah hasil melalui MK. Sebab selisih suara antara Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf sekitar 16,9 juta," kata Michael dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/5/2019).
Michael juga meragukan bukti-bukti yang dikantongi oleh kubu Prabowo-Sandi. Sebab, saat melaporkan dugaan kecurangan-kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Bawaslu saja, mereka hanya menyertakan bukti berupa link berita.
Baca juga: KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK
"Apalagi dalil dan fakta hukum yang diajukan masih sama dengan yang pernah diajukan ke Bawaslu dan waktu itu sudah langsung ditolak karena bukan fakta otentik kecurangan tapi sederet link berita online," ujarnya.
Ketua Umum Arus Bawah Jokowi ini pun berharap Prabowo legawa dan menunjukkan sikap ksatria jika nanti gugatannya ditolak oleh MK.
"Jika Prabowo mewarisi darah Minahasa dan paham tentang tradisi demokrasi, tentu dia tidak menolak hasil Pilpres 2019," tandas dia.
Tim hukum Prabowo-Sandi yang diketuai Bambang Widjojanto resmi mendaftarkan gugatan mereka ke MK pada Jumat (24/5/2019) malam. Gugatan ini diajukan setelah KPU menetapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang pilpres.
Jokowi-Ma'ruf mendapat 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.
