Habibie: Kalau Disamakan Rusuh 22 Mei Seperti 1998, "It's Not True"

Jumat, 24 Mei 2019 | 17:29 WIB
Fabian Januarius Kuwado Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Presiden ke-3 RI B.J Habibie di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (24/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie menegaskan, kerusuhan di sejumlah titik di Jakarta, Rabu (22/5/2019), sangat berbeda dengan kerusuhan yang terjadi pada 1998.

"Kalau ada disamakan (kerusuhan 22 Mei) dengan keadaan waktu saya tahun 1998, it's not true," ujar Habibie saat dijumpai di Ruangan Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Ada pula pihak yang mengatakan bahwa keterbelahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini disebabkan pasangan calon presiden beserta wakil presidennya yang hanya berjumlah dua. Habibie juga tidak setuju dengan pendapat tersebut.

Baca juga: Ucapkan Selamat, Habibie Yakin Jokowi Bisa Lanjutkan Program

"Loh, kamu yang tentukan mekanismenya sendiri," ujar Habibie.

Ia menegaskan, Indonesia akan menghadapi Pemilu setiap lima tahunnya. Dengan demikian, tidak perlu masyarakat berbuat tindakan yang tidak sesuai konstitusi. Apalagi sampai melakukan kerusuhan di tengah masyarakat.

Habibie menuturkan, melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena perbedaan politik hanya akan menghambat pembangunan bangsa dan memecah belah persatuan.

Baca juga: Habibie: Risiko Tinggi Hanya Perjuangkan Kepentingan Satu Kelompok, No Way!

"Apa kita akan mengambil risiko menghambat pembangunan? Mengambil risiko bahwa kita bisa diadu domba, pecah dan sebagainya? Enggak ada itu," ujar Habibie.

Habibie sekaligus mengingatkan, kaum muda Indonesia adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Kaum muda seharusnya melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya demi membangun Indonesia.

"Kalau mau menganggap saya berhasil, Anda-Anda juga harus lebih hebat dari saya. Itu tolak ukurnya," ujar Habibie.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Presiden Ke 3 Republik Indonesia, BJ Habibie di Istana Merdeka, Jakarta. BJ Habibie menyoroti berbagai keadaan pasca pengumuman hasil rekapitulasi pemilu. BJ Habibie memberi pesan untuk menjaga persatuan dan kesatuan republik indonesia. Berikut pernyataan lengkap Presiden Ke 3 Republik Indonesia, BJ Habibie. #Habibie #JokoWidodo



 

Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden