PAN dan Demokrat Dinilai Tak Etis jika Bergabung dengan Koalisi Jokowi

Kamis, 23 Mei 2019 | 22:47 WIB
Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Peneliti CSIS Arya Fernandes di Kantor CSIS

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti departemen politik dan perubahan sosial dari lembaga CSIS Arya Fernandes mengatakan, wacana bergabungnya PAN dan Demokrat ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal memperkuat koalisi pemerintahan di parlemen.

Seperti diketahui PAN dan Demokrat pada Pilpres 2019 tergabung dalam koalisi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan tersebut, menurut hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) kalah suara dari Jokowi-Ma'ruf dalam kontestasi Pilpres 2019.  

Namun, menurut Arya, tak etis jika kedua partai tersebut memutuskan bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Kalau Anda pada pemilihan presiden berbeda dengan Jokowi tiba-tiba Anda datang, dari sisi etika politik itu kan tidak etis, tidak positif," kata Arya saat ditemui di Populi Center, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Baca juga: KPU Tetapkan Hasil Pilpres 2019, SBY Sampaikan Sikap Demokrat Hari Ini

Arya mengatakan, putusan bergabungnya kedua parpol itu ada di tangan Jokowi. "Apakah dia ingin memperkuat Parlemen atau tidak," ujarnya.

Di sisi lain, PAN harus memiliki keuntungan jika bergabung dengan Jokowi. Partai yang terbentuk di era reformasi ini memiliki rencana politik lima tahun ke depan dan merasa keputusan dukungan terhadap  Prabowo-Sandiaga ternyata tidak berpengaruh pada peningkatan suara di Pemilu 2019.

Sedangkan untuk Demokrat, Arya menilai, jika partai tersebut bakal tak punya ruang untuk beraktualisasi jika tidak bergabung dengan koalisi Jokowi. Terutama untuk Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ketum PAN Mengaku Tak Bahas soal Koalisi

"Tapi kalau dia (AHY) ada di dalam (pemerintah) jadi menteri dia punya aktualisasi politik yang tinggi dapat publikasi dikenal banyak orang lagi, kalau dia berada di luar kan dia enggak punya momentum berkreasi secara politik," pungkasnya.

Diketahui, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah dua kali melakukan pertemuan dengan presiden Joko Widodo.

Hal serupa juga dialami oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan tersebut membuat publik menduga PAN dan Demokrat akan merapat ke koalisi Joko Widodo.

Kompas TV Polda Metro Jaya menjadwalkan ulang pemeriksaan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais pada Jumat besok. Amien Rais akan diperiksa sebagai saksi dari tersangka kasus makar Eggi Sudjana. #amienrais #eggisudjana #pan



Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden