Muhaimin Sampaikan 3 Agenda Politik PKB di Hari Kebangkitan Nasional

Senin, 20 Mei 2019 | 19:13 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar saat ditemui di rumah dinas Wakil Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, menyampaikan tiga agenda politik PKB dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2019.

Agenda tersebut disampaikan dalam acara diskusi "Kebangkitan Nasional" di DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (20/5/2019).

Pria yang kerap disapa Cak Imin ini mengatakan, agenda politik PKB yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan menjadi prioritas karena banyak lembaga pendidikan yang merupakan keluarga besar PKB.

Baca juga: Diduga Ada Penggelembungan Suara Caleg PKB, Bawaslu NTT Lakukan Supervisi

"Ratusan ribu lembaga pendidikan yang menjadi keluarga besar kita, butuh kita mutukan dan berdayakan, enggak peduli menteri pendidikannya siapa, itu enggak penting. Yang penting pendidikan NU maju dan bermutu," kata Cak Imin.

Cak Imin mengatakan, PKB juga memprioritaskan usaha kecil dan menengah (UKM). Ia menceritakan langkah yang diambil Menteri Koperasi dan UKM Adi Santoso di era Presiden BJ Habibie untuk membangun fondasi ekonomi kecil menengah lewat koperasi.

"Maka tekad kita adalah dalam waktu yang secepatnya, harus ada UU yang memberi ruang gerak kemajuan ekonomi kelas bawah menengah di tingkat grassroot, di seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: PKB Jabar Wajibkan Seluruh Caleg Terpilih Ikut Sekolah Politik

Selanjutnya, agenda politik PKB adalah memajukan dakwah sosial dan budaya. Cak Imin menyoroti kebudayaan sebagai alat untuk menata Indonesia lebih maju.

"Biarkan Bung Karno menyatakan politik adalah panglima, biarkan Pak Harto menyatakan ekonomi adalah panglima, maka hari ini kebudayaan adalah panglima buat kita menata Indonesia yang lebih maju. Karena disitu terangkum keagamaan, ideologi, dakwah, dan seterusnya yang harus ditata dengan baik," pungkasnya.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan Kamis (16/5/2019) lalu. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara KPK, Febri Diansyah. KPK menggeledah ruang kerja eselon 1 di Kementrian Kelautan dan Perikanan meski demikian KPK belum menjelaskan lebih lanjut terkait pokok perkara ini. Selain itu KPK juga menggeledah kantor PT Daya Radar Utama di Jakarta Utara. PT Daya Radar Utama merupakan perusahan yang bergerak di bidang perkapalan. #KPK #KementerianKKP #Penggeledahan



Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden