Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengkritik komposisi panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditunjuk Presiden Joko Widodo. Para aktivis menilai Pansel diisi orang-orang yang tidak independen.
"Ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elite dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," ujar anggota koalisi Kurnia Ramadhana dalam siaran pers kepada Kompas.com, Sabtu (18/5/2019).
Menurut koalisi, Jokowi mengabaikan aspek rekam jejak yang dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi anggota Pansel terhadap kelembagaan KPK.
Baca juga: Jokowi Bentuk Pansel Pimpinan KPK, Ini Nama-namanya
Selain itu, beberapa nama Pansel juga dianggap memiliki kedekatan dengan Mabes Polri. Hal ini memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elite kepolisian atas KPK.
Padahal, KPK dibentuk untuk menjalankan fungsi triger bagi penegak hukum lainnya.
"Dikhawatirkan, kepentingan ini dapat menganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi," kata Kurnia.
Menurut koalisi, semestinya momentum ini dimanfaatkan Jokowi untuk melepaskan berbagai desakan dan kepentingan segelintir elite. Sebab, sikap akomodatif atas hal ini justru dapat mengancam agenda pemberantasan korupsi.
Koalisi masyarakat sipil merupakan gabungan sejumlah lembaga, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, Pusako, Pukat UGM, YLBHI, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih, dan MaTA Aceh.
