Ketua DPR Sarankan Polisi Sebar Identitas Warga Binaan yang Kabur dari Lapas Langkat

Jumat, 17 Mei 2019 | 15:30 WIB
ANTARA FOTO/IRSAN MULYADI Prajurit TNI berjaga di depan Lapas Narkotika Kelas III Langkat pasca-kerusuhan yang terjadi, di Langkat, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2019). Akibat peristiwa kerusuhan yang dilakukan para narapidana di Lapas tersebut mengakibatkan tiga mobil petugas rusak terbakar dan ratusan napi melarikan diri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mendorong kepolisian untuk terus mengejar warga binaan yang kabur dari Lapas Narkotika Hinai, Langkat. Bambang juga menyarankan agar identitas warga binaan tersebut disebar.

Harapannya masyarakat umum bisa membantu polisi menangkap kembali warga binaan itu.

"Mendorong Lapas Narkotika Kelas III Hinai berkerja sama dengan Kepolisian untuk menyebarkan identitas warga binaan yang masih buron agar masyarakat dapat membantu pencarian," ujar Bambang melalui keterangan tertulis, Jumat (17/5/2019).

Baca juga: Kerusuhan 2 Kali Sepekan, Ketua DPR Dorong Pemerintah Evaluasi Lapas dan Rutan

Polisi juga bisa sekaligus menyebar ciri-ciri warga binaan yang kabur. Masyarakat yang melihat orang sesuai dengan ciri-ciri tersebut bisa melaporkannya ke polisi.

Bambang menegaskan, warga binaan yang kabur harus ditangkap kembali secepatnya. Sebab, ini bisa menimbulkan kecemasan di tengah masyarakat.

"Saya mendorong Kepolisian untuk terus melakukan pencarian warga binaan yang kabur hingga seluruhnya dapat tertangkap, mengingat hal tersebut akan meresahkan masyarakat sekitar," kata Bambang.

Baca juga: Polisi Masih Memburu 50 Napi yang Kabur dari Lapas Langkat

 

Kericuhan terjadi di Lapas Narkotika Langkat, pada Kamis (16/5/2019).

Kerusuhan tersebut diduga berawal dari penemuan narkoba di lapas tersebut. Pihak lapas berkoordinasi dengan Polres Langkat untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

Menurut dia, hal itu yang memicu para penghuni lapas terprovokasi dan melakukan perlawanan.

Pasca-kericuhan itu sejumlah narapidana kabur. Menurut Kepala Trantib Lapas Narkotika Langkat, Sunardi, ada sekitar 500 narapidana. Namun, beberapa narapidana sudah berhasil ditangkap kembali.

Kompas TV Direktorat Jenderal Lembaga Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAMmenyatakan, pemicu terjadinya pembakaran lapas oleh para narapidana di Lapas Narkotika Kelas III Langkat karena ditemukan narkotika jenis sabu milik narapidana di dalam Lapas.<br /> <br /> Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Dirjen Pas, Ade Kusmanto. Penemuan narkotika jenis sabu yang dimiliki salah satu narapidana lapas ini, sehingga dilakukan pemeriksaan oleh petugas.<br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]--><br /> <!--[endif]-->



 

Penulis : Jessi Carina

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden