Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor PT KBN JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar bila ke depannya partai yang awalnya berseberangan dengan petahana di Pilpres 2019 kemudian masuk ke dalam koalisi pemerintahan.
Ia mengingatkan situasi yang terjadi pasca-pilpres 2014. Ketika itu, PPP, PAN, dan Golkar yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto lantas kemudian masuk ke dalam koalisi pemerintahan.
"Yang jelas, seperti PAN, akan menerima siapa saja yang menang, tentu saja. Bahwa bisa masuk koalisi itu 5 tahun lalu juga terjadi seperti itu. Yang lima tahun lalu mendukung Prabowo, lalu kemudian mendukung Pak Jokowi. Masuk dalam kabinet," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Baca juga: PAN Buka Peluang Gabung Koalisi Pendukung Pemerintah
Hal itu disampaikan Kalla menanggapi kemungkinan masuknya PAN dan Demokrat lewat komunikasi yang dibangun oleh capres petahana Joko Widodo.
Kalla mengatakan politik merupakan hal yang dinamis. Karenanya, ia menilai jika nantinya PAN dan Demokrat bergabung ke pemerintahan, menurutnya hal itu wajar saja.
"Jadi politik itu biasa saja," lanjut dia.
Sebelumnya Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan bahwa partainya membuka peluang untuk berpindah koalisi dan bergabung dengan parpol pendukung pemerintah.
Baca juga: Partai Demokrat dan PAN Berpotensi Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga
Seperti diketahui saat ini PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil dan Makmur pendukung pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"PAN masih membuka peluang untuk bersama-sama dengan pemerintah karena ini adalah merupakan prosedur demokrasi yang setiap lima tahun sekali kita laksanakan dan bisa saja dalam periode ini PAN berbeda dengan partai politik yang lain," ujar Viva saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Baca juga: Soal Pindah Koalisi, PAN Masih Terikat Kontrak Politik dengan Prabowo-Sandiaga
Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, kerja sama partainya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bakal berakhir jika pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dinyatakan memenangi Pemilihan Presiden 2019.
Sebaliknya, jika Prabowo-Sandiaga dinyatakan menang, maka partainya punya kewajiban untuk mengawal pemerintahan.
"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir," kata Ferdinand saat ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2019).
