Pengamat: Koalisi Prabowo-Sandiaga Sudah Retak sejak Awal

Senin, 13 Mei 2019 | 08:06 WIB
Abror Rizky/Fotografer SBY Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (15/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Indonesia Adil Makmur yang merupakan pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sedang menghadapi ujian kekompakan. Anggapan bahwa koalisi ini tidak solid kembali muncul ke permukaan ketika Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono melontarkan pernyataan keras terhadap Partai Demokrat.

Arief mempersilakan Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi itu.

Pengamat politik dari Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menganggap sebenarnya koalisi Prabowo-Sandiaga memang tidak solid sejak sebelum dibentuk.

"Pertama menurut saya koalisi ini sebenarnya sudah retak sejak awal," ujar Arya kepada Kompas.com, Minggu (12/5/2019).

Baca juga: Waketum Gerindra Persilakan Demokrat Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandiaga

Menurut Arya, keretakan itu tampak dari dua partai di dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur, yaitu Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional. Dia menjelaskan indikasi-indikasi yang tampak.

"Terutama Demokrat ya yang sejak awal membebaskan kepala daerah mereka untuk mendukung paslon mana pun dalam pilpres," kata dia.

Padahal, sebagai bagian dari koalisi, Partai Demokrat harus menjamin seluruh kadernya mengikuti sikap partai. Belum lagi soal drama sebelum penetapan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.

Ketika itu, Andi Arief yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mengungkapkan adanya mahar politik dalam penunjukan Sandiaga Uno.

Baca juga: Sandiaga Menyayangkan Pernyataan Arief Poyuono soal Demokrat

Sementara itu, PAN juga mengalami persoalan yang mirip dengan Demokrat. Banyak kadernya di daerah-daerah yang secara terbuka mengumumkan perbedaan sikap mereka dengan mendukung pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

PAN sendiri akhir-akhir ini juga mulai dipertanyakan "kesetiaannya". Ada isu bahwa PAN akan berpindah arah dukungannya ke pasangan calon presiden petahana. Isu berkembang setelah Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Selain itu, indikasi retaknya koalisi ini terlihat dari susunan struktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

"Struktur BPN secara umum tidak mencerminkan kekuatan partai pendukung. Betapa salah satu partai itu mendominasi posisi strategis di koalisi itu, padahal mereka satu koalisi ya," ujar Arya.

Arya mengatakan hal itu merupakan tanda-tanda tidak solidnya Koalisi Indonesia Adil Makmur. Oleh karena itu, dia tidak heran ketika saat ini ada isu bahwa beberapa partai pengusung paslon 02 akan mengubah arah dukungannya.

"Karena memang retak sejak awal," ujar Arya.

Penulis : Jessi Carina
Editor : Sabrina Asril

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden