Ada Isu "People Power", Polres Ambon Silaturahim Bersama MUI dan Alim Ulama

Rabu, 8 Mei 2019 | 20:45 WIB
KOMPAS.com/RAHMAT RAHMAN PATTY Kapolres Pulau Ambon da Pulau-Pulau Lease, AKBP Sutrisno Hady Santoso menggelar silaturahim bersama Pengurus MUI Maluku dan Kota Ambon serta para dai dan imam masjid di Kantor MUI Kota Ambon, Rabu (8/5/2019)


AMBON, KOMPAS.com - Jajaran Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menggelar silaturahim bersama pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ambon dan Provinsi Maluku, serta para alim ulama dan imam masjid di wilayah tersebut, Rabu (8/5/2019).

Silaturahim yang digelar itu dalam rangka merespons situasi sosial dan politik nasional pascapemilu 2019, termasuk juga untuk mengantisipasi adanya isu people power dan upaya penolakan terhadap hasil Pemilu 2019.

“Kami menyikapi situasi pascapemilu bahwa berkembang situasi yang liar terkait adanya informasi pengerahan massa untuk menolak hasil Pemilu. Maka, kami menyikapinya di wilayah hukum polres Pulau Ambon dengan merangkul seluruh stakeholder di Kota Ambon, alim ulama untuk melakukan pendekatan kepada jemaahnya,” ungkap Kapolres Pulau Ambon, AKBP Sutrisno Hady Santoso, kepada wartawan, usai pertemuan tersebut, Rabu.

Baca juga: Bertentangan dengan Agama, MUI Ambon Minta Lokalisasi Tanjung Ditutup Permanen

Hady mengatakan, silaturahim dengan para alim ulama dan imam masjid sangat strategis agar umat dapat diberikan pemahaman untuk ikut bertanggung jawab memelihara situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Menurut dia, pihaknya menerima informasi bahwa saat ini ada kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab sengaja memanfaatkan bulan Ramadhan untuk menjadikan masjid-masjid sebagai upaya provokasi untuk memecah belah kesatuan bangsa.

“Tapi, yang lebih besar adalah provokasi melalui media sosial, mereka menyebar informasi sesat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya,” kata dia.

“Jadi, pertemuan ini agar para ustaz, imam, bisa sampaikan ke jemaahnya, berita di media sosial di-share oleh orang yang tidak kita kenal, berita bohong yang bertujuan untuk mengacaukan situasi kamtibmas yang saat ini sangat kondisif di Ambon, termasuk people power,” tambah dia.

Selain bersilaturahim dengan MUI dan para alim ulama serta imam masjid, Polres Pulau Ambon juga berencana menggelar silaturahim yang sama dengan pengurus pimpinan umat bergama lainnya di Kota Ambon.

Baca juga: Kepala BKD Ambon: Seluruh ASN Koruptor Telah Dipecat

Ketua MUI Kota Ambon, Muhamad Rahamyantel menyatakan, umat Muslim di Kota Ambon harus ikut menjaga situasi keamanan pascapemilu dan dapat menjunjung tinggi nilai dan aturan hukum yang berlaku di negara ini.

Dia menyebut, wacana people power harus dapat dimaknai sebagai keseluruhan potensi umat untuk menyuarakan kebaikan, perbaikan ekonomi bangsa, dan perbaikan kondisi sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang baik.

“Saya kira itu makna yang bisa kita maknai dari people power,” ujar dia.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden