Jokowi Reshuffle Menteri yang Terseret Pusaran Kasus Korupsi?

Jumat, 3 Mei 2019 | 15:42 WIB
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Logo KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga menteri di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla terseret pusaran kasus korupsi yang ditangani penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pernah dipanggil KPK sebagai saksi terkait kasus jual beli jabatan di Kemenag. Kasus itu sendiri telah menyeret Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy sebagai tersangka.

Baca juga: Melihat 4 Reshuffle Kabinet Pemerintahan Jokowi–JK...

 

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebelumnya juga menjadi saksi di Sidang Tipikor dalam kasus dugaan suap dana hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Terakhir, KPK juga menggeledah ruang kerja serta kediaman dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita terkait kasus gratifikasi politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso (BSP).

Baca juga: Saat Ruang Kerja Digeledah KPK, Mendag Sedang Rapat di Istana

 

Terkait hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, Presiden Joko Widodo belum akan mereshuffle mereka.

"Itu belum jadi agenda Presiden. Masih dilihat situasinya," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jumat (3/5/2019).

Saat ini, Presiden masih menginstruksikan seluruh menteri bekerja dengan baik dalam sisa masa waktu pemerintahan hingga bulan Oktober 2019 mendatang.

Baca juga: 7 Fakta Saat Menpora Imam Nahrawi Bersaksi di Pengadilan

 

Meski demikian, Moeldoko mengatakan, Presiden Jokowi mengutamakan kredibilitas. Apabila ada menteri yang terjerat kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka, maka Presiden akan menggantinya.

"Ya kalau situasinya berubah, ya akan berubah. Kan begitu. Status itu nanti yang bakalan menentukan. Selama belum ada status, jalan saja," ujar Moeldoko.

Baca juga: Menteri Agama akan Kooperatif dengan KPK dalam Kasus Suap Promosi Jabatan

 

Ia pun mencontohkan kasus yang pernah menjerat mantan Menteri Sosial Idrus Marham, beberapa waktu lalu.

"Sama seperti kemarin Pak Idrus. Begitu ada statusnya, baru ada langkah-langkah," ujar Moeldoko.

"Bukan maksudnya nunggu status tersangka ya. Menunggu statusnya jelas dulu. Nantinya statusnya apa sih? Nanti kalau nunggu status tersangka dibilang mendoakan lagi," lanjut dia.

Kompas TV Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi dicecar hakim saat menjadi saksi di persidangan kasus dana hibah KONI di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, 29 April 2019. Bambang Hermanto, Anggota Majelis Hakim menyebut Menpora tak peduli dengan uang negara. Sementara Rustiyono, Ketua Majelis Hakim keheranan melihat ekspresi Menpora yang biasa-biasa saja mengetahui staf pribadinya menerima uang. #menpora #imamnahrawi #kasusdanahibahkoni



 

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden