Jubir BPN: Pak Zulkifli Hasan Tak Meminta Bergabung dengan Koalisi Jokowi

Kamis, 25 April 2019 | 20:54 WIB
KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto usai menghadiri pelantikan gubernur dan wagub Maluku, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, meyakini tujuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo bukan hendak merapat ke koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal itu disampaikan Ferdinand menanggapi pertemuan antara Jokowi dan Zulkifli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

"Saya percaya PAN, percaya Pak Zulkifli Hasan, bukan meminta suaka politik, atau meminta bergabung dengan koalisi 01 ya. Saya tidak percaya itu," ujar Ferdinand saat dihubungi, Kamis (25/4/2019).

Ia meyakini pertemuan tersebut hanya silaturahim politik biasa antara Zulkifli sebagai Ketua MPR dan Jokowi sebagai Presiden.

Baca juga: Zulkifli Hasan Bertemu Jokowi di Istana, Ini Kata Waketum PAN

Menurut Ferdinand pertemuan tersebut harus diapresiasi sebab menyimbolkan persatuan antara kedua tokoh yang berbeda sikap politik di Pilpres 2019.

Karena itu, lanjut Ferdinand, pertemuan tersebut menunjukkan tak ada perpecahan antara Zulkifli yang partainya mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 dengan Jokowi.

"Saya pikir pertemuan itu adalah antara elite bangsa. Pertemuan pemimpin bangsa yang memang perlu dilakukan sebagai silaturahim sesama pemimpin bangsa. Dalam kondisi seperti ini memang menjadi sangat perlu silaturahim dilakukan," tutur Ferdinand.

"Menurut saya pertemuan itu bagus dan baik. Sepanjang tidak dijadikan sebagai tawar-menawar politik, bargaining politik atau malah belum apa-apa sudah minta kekuasaan. Tapi saya percaya PAN, Pak Zulkifli Hasan tidak meminta bergabung (ke koalisi Jokowi-Ma'ruf)," lanjut politisi Demokrat itu.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat berbincang-bincang dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/4/2019) siang, usai pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

Baca juga: Timses Sebut Pertemuan Jokowi dan Zulkifli Hasan Tak Bahas Koalisi

Sesuai pertemuan, kepada wartawan, Zulkifli yang hadir pada pelantikan tersebut sebagai Ketua MPR, mengaku mengeluhkan durasi Pemilu 2019 yang terlalu lama kepada Presiden Jokowi.

Dalam perbincangan di meja makan istana itu, ikut hadir juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Ya, kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kita bicarakan, soal pemilu terlalu lama sampai 8 bulan, habis energi," kata Zulkifli kepada wartawan usai pelantikan.

Kompas TV Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menghadiri pelantikan Gubernur Maluku di Istana Merdeka Jakarta yang dipimpin Presiden Jokowi pada Rabu (24/4) siang. Namun ada moment menarik saat Surya Paloh berbincang serius dengan Zulkifli Hasan. Apakah ini pertanda PAN mulai merapat ke kubu pendukung Jokowi? Berikut informasinya.



Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden