Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto saat mendeklarasikan kemenangannya pada Pilpres 2019 di kediaman Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019). Prabowo kembali mendekalarasikan kemenangannya versi real count internal BPN sebesar 62 persen. JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie meminta capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tak mengikuti saran Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais untuk mengerahkan massa dalam menyikapi kecurangan Pilpres 2019.
Jimly menyarankan Prabowo menempuh jalur hukum jika merasa dicurangi.
"Kalau misal ada keberatan, tempuh jalur resmi. Jangan seperti yang dibayangkan oleh Pak Amien Rais gitu," ujar Jimly saat ditemui di rumah dinas Wakil Presiden, Menteng, Jakarta, Senin (22/4/2019).
"Statement Pak Amien Rais untuk menggerakkan people power itu hanya wanti-wanti saja supaya KPU dan Bawaslu bekerja profesional, melayani dengan adil. Dia hanya blow up saja jadi bukan serius gitu," lanjut Jimly.
Baca juga: Hasil Situng KPU Data 19,18 Persen: Jokowi-Maruf 55 Persen, Prabowo-Sandi 45 Persen
Ia menilai, pascareformasi demonstrasi di jalan menjadi pilihan terakhir. Sebab saat ini semua saluran protes sudah disediakan oleh negara, termasuk protes terhadap hasil pemilu.
Jimly mengatakan, saat ini ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bisa menindak kecurangan dalam pemilu.
Jika masih tidak puas dengan hasil perolehan suara, kandidat bisa mengajukan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga: Luhut: Prabowo Patriot, Aset Bangsa, dan Punya Pemikiran Rasional...
Jimly menambahkan, masing-masing kandidat pilpres bisa mengajukan sengketa ke MK selama bisa membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif tanpa dibatasi batas selisih perolehan suara.
"Sesudah reformasi, kita sudah membentuk mekanisme konstitusionalnya. Kalau ada perselisihan mengenani proses pemilu, bawa ke Bawaslu. Kalau ada masalah dengan dugaan pelanggaran kode etik kepada penyelenggara, bawa ke DKPP," ujar dia.
"Kalau ada masalah dengan perselisihan mengenai hasil pemilihan umum, bawa ke MK. Maka, yang paling akhir itu di MK. Manfaatkan itu jadi jangan lagi di jalanan. Bahaya kalau ini dibawa ke jalanan," lanjut mantan Ketua MK itu.
