Elite Politik Diingatkan Tak Lontarkan Pernyataan Spekulatif dan Provokatif soal Hasil Pemilu

Minggu, 21 April 2019 | 12:56 WIB
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Koalisi Masyrakat Sipil Pemantau Pemilu di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil pemantau pemilu meminta elite politik tidak melontarkan pernyataan yang bersifat spekulatif dan provokatif tentang hasil Pemilihan Umum 2019.

Pernyataan negatif yang disampaikan elite politik dikhawatirkan dapat berakibat fatal.

"Elite politik jangan melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif yang bisa membelah sesama warga masyarakat," ujar anggota koalisi Sunanto dalam pernyataan pers bersama di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Baca juga: Capres dan Tim Kampanye Diminta Hentikan Deklarasi Kemenangan Pemilu

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah itu, mengatakan, elite politik kedua kubu peserta Pemilihan Presiden 2019 sebaiknya mengedepankan perilaku yang proporsional dan berbasis komitmen untuk berdemokrasi secara konstitusional.

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay, khawatir kegiatan deklarasi dan perayaan kemenangan sepihak dari masing-masing peserta pemilu akan mendelegitimasi perhitungan resmi dari penyelenggara pemilu.

Secara tidak langsung, menurut Hadar, pendukung calon presiden akan merasa perhitungan yang dilakukan KPU tidak benar.

Baca juga: Kisah Petugas Pemilu 2019 di Beijing, Melek 36 Jam hingga Perjalanan 200 Kilometer...

Akibatnya, pendukung salah satu pihak akan merasa tidak puas dan menimbulkan suasana tidak kondusif.

"Kalau nanti hasil perhitungannya beda, bisa menimbulkan rasa tidak puas. Sangat mungkin nantinya pendukung akan sulit dikontrol oleh para pemimpinnya," kata Hadar.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden