Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Saat Melakukan Pencoblosan di TPS 005 Kuningan Jakarta, Rabu (17/4/2019) JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah belum melaporkan Pengumuman Harga Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diketahui, nama Luhut berada di daftar nama menteri Kabinet Kerja yang belum melaporkan LHKPN tahun 2018 bersama dua orang menteri lainnya.
"Saya sudah lapor, kok. Saya lapor terus, enggak ada yang ditutupin. Untuk apa ditutupin?" kata Luhut di Jakarta, Rabu (17/4/2019).
Baca juga: Daftar 17 Menteri Kabinet Kerja yang Bolong-bolong Serahkan LHKPN
Luhut mengatakan, hartanya tidak bertambah banyak karena tidak mempunyai bisnis baru selama menduduki kursi pemerintahan 4,5 tahun. Sekalipun bertambah, itu karena harta dari bisnis lamanya yang berkembang.
"Harta saya ada segitu mungkin tambah banyak karena bisnis saya yang berkembang. Saya enggak ada bisnis sama sekali yang baru selama 4,5 tahun di pemerintahan," kata Luhut.
"Dan semua saja bayar pajaknya dan saya laporkan. Tax amnesty juga saya ikutin," lanjut dia.
Baca juga: Menteri Luhut Hadir di TPS 005 Untuk Gunakan Hak Pilihnya
Luhut juga mengaku, masalah LHKPN sudah diserahkan sepenuhnya kepada staf-nya. Dia juga mewajibkan stafnya untuk selalu melaporkan LHKPN.
"Mestinya 2018 sudah, staf saya yang ngurusin itu. Tapi saya bilang itu wajib hukumnya enggak boleh enggak," ucapnya meyakinkan.
Bahkan, Luhut merasa aneh namanya tercatut dalam daftar menteri yang belum melaporkan LHKPN tahun 2018.
"Kok aneh, ya? Coba nanti saya cek," ujarnya.
