Caleg PKS Tertangkap Tangan Bagi-bagi Uang karena Laporan Masyarakat

Selasa, 16 April 2019 | 07:44 WIB
dok Bawaslu NTB Lombok Timur, Kompas.Com inilah Barang Bukti yang diserahkan warga setelah OTT tergadap Caleg DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil I dari PKS

LOMBOK TIMUR, KOMPAS.com — Muhammad Ali Akbar, calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil I dari Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh masyarakat dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) karena melakukan money politics dengan bagi bagi uang Rp 25.000, Senin (15/4/2019) malam.

Berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Timur, caleg bersangkutan mengumpulkan warga di dua dusun di wilayah Dengen Timur, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Lalu ia membagikan amplop berisi uang kepada warga. Bukannya menerima amplop, warga justru menahan sang caleg dan melaporkannya.

"Benar yang bersangkutan diamankan saat masa tenang oleh masyarakat dan petugas PTPS yang melapor. Setelah ditangani Panwascam, baru kemudian ditangani di Panwaslu kabupaten untuk klarifikasi dan ditindaklanjuti kasusnya oleh Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu)," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Timur Retno Sirnopati saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (16/4/2019).

Baca juga: Calegnya Tertangkap Tangan Bagi-bagi Uang, Golkar Minta Kader Jaga Martabat Partai

Retno mengatakan bahwa caleg yang bersangkutan telah mengakui memberikan amplop putih berisi uang sebesar Rp 25.000 serta stiker foto sang caleg lengkap dengan logo partainya.

Sementara itu, Divisi Hukum, Data, dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB Suhardi menjelaskan bahwa saat kejadian dirinya tengah berada di Lombok Timur dan mengikuti proses klarifikasi dari caleg yang bersangkutan.

"Yang membuat kami sangat bangga adalah reaksi masyarakat yang disodori amplop justru marah dan langsung melaporkannya ke petugas pengawas pemilu di kecamatan. Menghindari tindakan massa yang tidak kita inginkan, caleg yang bersangkutan langsung dibawa ke Bawaslu kabupaten untuk klarifikasi," papar Suhardi.

Baca juga: Caleg Partai Golkar Tertangkap Tangan Bagi-bagi Uang Jelang Pemilu

Berdasarkan pengakuan caleg, amplop berisi uang untuk kebutuhan kosumsi kampanye.

"Aduh, ini kan masa tenang. Kosumsi kampanye apa coba. Yang luar biasa dari kasus ini adalah tingkat kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang dan melaporkan pelakunya," tutur Suhardi.

Atas kejadian tersebut, enam saksi dimintai keterangan, termasuk caleg Ali Akbar. Saksi juga membawa serta barang bukti berupa uang dalam amplop.

"Yang bersangkutan tidak ditahan karena hukumannya di bawah lima tahun, tetapi kasus hukumnya tetap dilanjutkan," kata Suhardi.

Ia juga mengatakan, caleg DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil I ini juga terancam dicoret dari kepersertaan jika terbukti melakukan money politics.











Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden