Ketua Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta Utara, Benny Sabdo, di Kantor Bawaslu Jakarta Utara JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jakarta Utara Benny Sabdo menyebut, rumah susun dan apartemen di Jakarta Utara rawan konflik saat pencoblosan pada Rabu (17/4/2019).
"Misalnya di Kelapa Gading di Apartemen Gading Nias. Ini apartemen masalah saat hari-H (Pilkada DKI). Itu termasuk juga di MoI (Mall of Indonesia) ke sana, terus di Cilincing itu di Rusun Marunda, termasuk di Koja itu juga rawan karena itu padat penduduk perumahan warga," kata Benny ketika dihubungi, Senin (15/4/2019).
Benny mengatakan, konflik kemungkinan berkaitan dengan masalah teknis pencoblosan, yakni daftar pemilih. Dikhawatirkan terjadi perselisihan jika ada warga yang tidak bisa memilih atau memaksa memilih.
Baca juga: Wilayah DKI Jakarta Kini Dominasi Daerah yang Rawan Konflik Pemilu
Selain itu, Benny menyebut konflik juga bisa terjadi jika ada kecurangan ataupun provokasi.
"Bisa juga mobilisasi, terus juga nanti ada memprovokasi. Itu kan belum bisa mengambil kesimpulan karena belum terjadi. Itu kan masih prediksi tentu prediksinya banyak dong. Variabelnya banyak," ujar Benny.
Benny mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi kerawanan-kerawanan ini.
Baca juga: Jakarta Utara Masuk 10 Besar Lokasi Rawan Konflik Pemilu
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Jufri juga sempat mengatakan hal yang sama. Menurut dia, Jakarta Utara menjadi wilayah rawan pelanggaran pemilu. Pertimbangan Bawaslu adalah lantaran Jakarta Utara sudah ada dua kasus pelanggaran kampanye.
"Di Jakarta Utara, sudah ada dua kasus yang divonis pengadilan yang merupakan pelanggaran pidana, yaitu kampanye di tempat ibadah dan politik uang," kata Jufri ditemui di Lapangan Banteng, Minggu (14/4/2019).
Baca juga: Elite Politik Didesak Cegah Konflik Pemilu
