Bawaslu Sebut Jakarta Utara Rawan Pelanggaran Pemilu

Minggu, 14 April 2019 | 17:28 WIB
KOMPAS.com/FIRMAN TAUFIQURRAHMAN PEMILIH MENGAMBANG ? Kegiatan simulasi pencoblosan Pemilu 2019 yang dilakukan KPU Cianjur di Joglo, Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Sejumlah pemilih pemula mengaku tidak tahu akan mencoblos siapa di Pemilu 2019 pada 17 April mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta Jufri menyebut Jakarta Utara menjadi wilayah rawan pelanggaran pemilu pada Rabu (17/4/2019). Pertimbangan Bawaslu adalah lantaran Jakarta Utara sudah ada dua kasus pelanggaran kampanye.

"Di Jakarta Utara, sudah ada dua kasus yang divonis pengadilan yang merupakan pelanggaran pidana, yaitu kampanye di tempat ibadah dan politik uang," kata Jufri ditemui di Lapangan Banteng, Minggu (14/4/2019).

Jufri mengatakan secara umum, pelanggaran pemilu kerap terjadi di kawasan padat penduduk. Dan untuk lebih mendetailkan lagi terkait kawasan rawan, Bawaslu terus melakukan pemetaan.

Baca juga: Apartemen Kalibata City, Daerah Rawan Saat Pemilu di Jaksel

"Salah satu TPS rawan yang kami antisipasi, itu adalah di tempat yang dekat rusun, dekat apartemen, kemudian tempat yang padat penduduk," kata Jufri.

Kondisi ini ditemukan di berbagai titik di Jakarta. Selain itu, TPS dengan banyak pemilih tambahan juga berpotensi terjadi kecurangan.

Baca juga: Apartemen Kalibata City, Daerah Rawan Saat Pemilu di Jaksel

"Semuanya rawan sebenarnya. Hampir semua ada. Kan ada apartemen, terus sudah pemilih DPTb, kemudian ada pemilu di rusun dan tempat tempat yang padat penduduk, semuanya itu adalah tempat rawan terjadi kecurangan," kata dia.

Pemilu serentak 2019 diselenggarakan Rabu (17/4/2019). Di Jakarta, warga akan memilih presidem, anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPD. Jumlah pemilih tetap sebanyak 7.761.598 yang tersebar di 29.000 TPS.

Kompas TV Badan Pengawas Pemilu menggelar apel pengawasan menjelang pemungutan suara pemilu serentak.<br /> Kegiatan ini untuk menyiagakan jajaran pengawas Pemilu untuk mewaspadai politik uang di masa tenang.<br /> Apel pengawasan patroli politik uang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selain pimpinan bawaslu, apel dihadiri ketua KPU Arief Budiman, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh. Ketua Bawaslu, meminta jajarannya waspada hingga hari pencoblosan. Sebab biasanya, jelang hari pemungutan suara, pelanggaran yang paling rawan merupakan politik uang. Apel serupa juga diadakan pengawas pemilu di seluruh Indonesia.



Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden