Erick Thohir: Prabowo Mendiskreditkan Soeharto dan SBY

Sabtu, 13 April 2019 | 23:56 WIB
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat kelima tersebut mengangkat tema Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, menyayangkan pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Subianto yang menyalahkan para presiden sebelum Jokowi soal perekonomian negara.

Menurut Erick, Prabowo sudah mendiskreditkan para presiden pendahulu Jokowi.

"Ketika Pak Prabowo mendiskreditkan presiden-presiden sebelumnya, tentu kalau kami melihat sangat disayangkan karena berarti Pak Harto juga kena, berarti Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) juga kena," kata Erick usai debat kelima pilpres di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4/2019).

Almarhum Soeharto adalah mantan mertua Prabowo. Sementara SBY adalah Ketua Umum Demokrat yang ikut mengusung pasangan Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: Saat Prabowo Salahkan Para Presiden Sebelum Jokowi soal Perekonomian Negara

Erick mengatakan, kekurangan dan kelebihan pemimpin adalah hal yang biasa. Masyarakat harus mampu melihat kelebihan, bukan kekurangan semata.

Sebab, Indonesia merupakan bangsa besar yang dibangun oleh para pemimpin sebelumnya.

"Sejarah Indonesia itu dibangun karena kepemimpinan beliau-beliau semua dari zaman Pak Soekarno sampai hari ini," katanya.

Baca juga: Ditanya soal Kritik Prabowo, AHY Minta Hargai Pemimpin Pendahulu

Dalam debat, Prabowo menilai kegagalan perekonomian saat ini bukan hanya menjadi tanggung jawab capres petahana Joko Widodo.

"Saya tidak menyalahkan Bapak (Jokowi). Ini kesalahan besar presiden-presiden sebelum Bapak. Kita harus bertanggung jawab," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan perekonomian Indonesia saat ini keluar dari jalur. Ia menilai berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, perekonomian Indonesia semestinya dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Baca juga: Kader Demokrat Teriak-teriak Ingin Keluar Koalisi Prabowo-Sandi Saat Debat

Hal itu, menurut Prabowo, belum terlihat saat ini. Ia menilai perekonomian Indonesia saat ini justru menguntungkan pihak asing.

"Saya tidak menyalahkan Pak Jokowi. Ini masalah kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengkoreksi diri. Kita salah arah. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok yang dalam 40 tahun hilangkan kemiskinan," lanjut Prabowo.

"Kita harus contoh berani belajar dari yang hebat. Saya tidak menyalahkan Bapak, ini kesalahan kita semua. Jadi ini salah jalan. Kita harus kembali ke Pasal 33," lanjut dia.

 

Editor : Sandro Gatra

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden